SuaraKaltim.id - Pemerintah terus menggenjot pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan membuka pintu lebar bagi keterlibatan sektor swasta melalui skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Skema ini menjadi bagian dari strategi pendanaan alternatif untuk memastikan berbagai proyek strategis di kawasan ibu kota baru dapat berjalan sesuai target.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa nilai investasi KPBU yang tengah diproses saat ini mencapai Rp 132 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur penting seperti perumahan, jalan, serta terowongan utilitas atau Multi Utility Tunnel (MUT) yang akan menampung berbagai jaringan utilitas kota modern.
Hal itu disampaikan Basuki dalam dialog dengan RRI di IKN, Penajam Paser Utara (PPU), Rabu, 7 Mei 2025 kemarin.
“Untuk KPBU, sekarang ada 132 triliun yang sedang kita proses. Itu untuk hunian, jalan, untuk MUT dan sarana strategis lainnya yang dikerjakan bersama badan usaha,” kata Basuki dikutip Senin, 12 Mei 2025.
Basuki menjelaskan bahwa skema KPBU bukan hanya soal pembiayaan, melainkan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor usaha dalam membangun kota masa depan secara efisien dan transparan.
“Skema ini memberikan peluang bagi badan usaha untuk terlibat aktif dalam pembangunan nasional, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa proyek-proyek fisik di IKN tetap berjalan meski pendanaan kini berasal dari berbagai sumber.
Baca Juga: Siapa Penyokong Ekonomi IKN? Intip 5 Daerah Paling Tajir di Kalimantan
Bahkan, dukungan dari Presiden Prabowo Subianto melalui alokasi APBN untuk proyek-proyek inti seperti di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) menjadi penopang utama tahap awal pembangunan.
"Pembangunan fisik itu tetap berjalan terus, bahkan sebentar lagi semakin ramai. Karena sekitar tanggal 21 Mei itu sudah ada penandatanganan kontrak untuk proyek-proyek yang sudah dilelang," katanya.
Adapun sejumlah proyek yang diprioritaskan di antaranya Istana Wakil Presiden, jalan tol, Masjid Negara, hingga kantor Kementerian PUPR.
"Demikian juga untuk kantor Kementerian PUPR, itu akan segera diselesaikan," tambah Basuki.
Ia menambahkan bahwa sejak awal pembangunan, Otorita IKN telah aktif melakukan market sounding guna menarik minat investor.
Lewat skema KPBU, pihaknya optimistis bahwa proses pembangunan akan berlangsung lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- Promo Superindo Terbaru, Minyak Goreng Cuma Rp20 Ribuan, Susu dan Kecap Diskon Besar
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Bejo, Sapi Seberat 1 Ton Jadi Hewan Kurban Presiden Prabowo di Samarinda
-
Kebijakan Ekspor Terpusat: Harga Sawit di Kutim Hancur saat Harga Pupuk Meroket
-
Disebut Terlibat Demo Protes Gubernur Kaltim, Wali Kota Samarinda Angkat Bicara
-
Berikut Ini 5 Pemenang Program BRI Debit FC Barcelona yang Siap Wujudkan Mimpi
-
Bahlil Minta KKKS Segera Beri PI ke Kaltim, Ingatkan Bisnis Hulu Migas Tak Dimonopoli