Investasi Pertanian Dibuka Lebar, PPU Incar Status Penyangga Pangan IKN

Selain itu, potensi perikanan air tawar dan tambak air payau juga dinilai masih sangat besar. Dari 1.200 hektare lahan potensial untuk kolam ikan air tawar, baru sekitar 450 hektare yang digarap.

Sementara tambak air payau seluas 9.500 hektare, baru 4.500 hektare yang dimanfaatkan masyarakat.

Dari kombinasi dukungan kebijakan, keterbukaan investasi, dan optimalisasi potensi alam, Pemkab PPU berupaya membangun model pertanian dan perikanan berkelanjutan.

Di mana hal itu mampu memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat lokal dan kontribusi bagi daerah sekitar, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa depan.

IKN Butuh Ketahanan Pangan, Modernisasi Pertanian Digenjot di Penajam

Modernisasi sektor pertanian digencarkan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sebagai strategi utama mewujudkan swasembada pangan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan keyakinannya bahwa wilayah ini mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Amran saat melakukan peninjauan di kawasan Pertanian di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Jumat, 9 Mei 2025.

"Kalimantan Timur, khususnya Penajam Paser Utara memiliki potensi untuk swasembada pangan," ujar Amran, disadur dari ANTARA, Senin, 13 Mei 2025.

Baca Juga: Basuki: Fisik IKN Tetap Jalan, Kontrak Baru Diteken 21 Mei

Menurut Amran, selain luas lahan yang memadai, upaya untuk mencapai kemandirian pangan perlu didukung dengan penggunaan alat-alat pertanian modern serta kesiapan para petani dalam mengadopsi teknologi baru.

Ia optimistis, dalam enam bulan ke depan Penajam Paser Utara dapat mewujudkan target tersebut.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan sebesar Rp 149 miliar untuk mendorong optimalisasi lahan dan peningkatan produksi padi di daerah ini.

Bupati PPU, Mudyat Noor, mengungkapkan bahwa daerahnya memiliki sekitar 5.898 hektare lahan pertanian dengan produksi gabah mencapai 4.429 ton.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya maksimal untuk wilayah yang sebagian menjadi daerah Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.

"Salah satunya pembangunan infrastruktur pengairan seperti Bendung Gerak Telake, yang sempat masuk proyek strategis nasional (PSN), tapi dibatalkan," ungkapnya.