Tahap Awal Pemindahan ASN ke IKN Dimulai, Pemerintahan Siaga Penuh

SuaraKaltim.id - Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan lagi sekadar rencana.

Infrastruktur utama seperti kompleks hunian dan perkantoran kini telah dinyatakan siap untuk mendukung operasional pemerintahan secara bertahap.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, mengungkapkan bahwa 47 tower rumah susun (rusun) ASN telah layak huni dan siap difungsikan.

Hal itu ia sampaikan dalam kanal YouTuber INFO PAGI, Minggu, 11 Mei 2025.

Baca Juga: IKN Butuh Ketahanan Pangan, Modernisasi Pertanian Digenjot di Penajam

“Kalau ditanya apakah sudah siap, tentu saja kami siap. Sebagian besar rusun ASN sudah fungsional, dan mudah-mudahan pada bulan Juni nanti, lebih banyak lagi yang akan siap digunakan seiring dengan selesainya kontrak pekerjaan konstruksi,” ujarnya, dikutip dari AyoBandung.com, Selasa, 13 Mei 2025.

Tak hanya hunian, sejumlah gedung perkantoran juga telah difungsikan.

Sebanyak 16 tower milik kementerian koordinator sudah mulai dioperasikan dan digunakan oleh Otorita IKN yang kini aktif berkegiatan di kawasan tersebut.

Sejak Maret 2025, sekitar 500 ASN dan pejabat Otorita IKN telah resmi menempati 120 unit rusun.

“Pemindahan ini akan dilakukan secara bertahap. Kementerian dan lembaga akan mengirimkan perwakilan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi kebutuhan masing-masing,” tambah Bimo.

Baca Juga: Menghadapi Satwa Liar di IKN: Pelatihan Mitigasi Konflik untuk Pegawai Otorita

Meski secara teknis infrastruktur telah siap, keputusan resmi pemindahan ASN dari kementerian dan lembaga pusat masih menunggu arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Dukungan anggaran senilai Rp 8,1 triliun untuk pembangunan IKN juga menjadi pendorong percepatan penyelesaian infrastruktur lainnya.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa gelombang awal pemindahan ASN sangat krusial untuk menjamin koordinasi pemerintahan selama masa transisi.

“Menko harus menjadi bagian dari gelombang pertama, karena merekalah yang mengoordinasikan kementerian-kementerian lainnya,” jelas Rini.

Dalam skema awal, ASN dari kementerian koordinator serta lembaga-lembaga strategis akan diprioritaskan.

Unsur keamanan seperti Panglima TNI juga masuk dalam daftar gelombang pertama untuk memastikan stabilitas sejak awal pembangunan kawasan pemerintahan baru.