Scroll untuk membaca artikel
Denada S Putri
Senin, 12 Mei 2025 | 16:24 WIB
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono. [Ist]

SuaraKaltim.id - Pemerintah terus menggenjot pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan membuka pintu lebar bagi keterlibatan sektor swasta melalui skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Skema ini menjadi bagian dari strategi pendanaan alternatif untuk memastikan berbagai proyek strategis di kawasan ibu kota baru dapat berjalan sesuai target.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa nilai investasi KPBU yang tengah diproses saat ini mencapai Rp 132 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur penting seperti perumahan, jalan, serta terowongan utilitas atau Multi Utility Tunnel (MUT) yang akan menampung berbagai jaringan utilitas kota modern.

Baca Juga: Siapa Penyokong Ekonomi IKN? Intip 5 Daerah Paling Tajir di Kalimantan

Hal itu disampaikan Basuki dalam dialog dengan RRI di IKN, Penajam Paser Utara (PPU), Rabu, 7 Mei 2025 kemarin.

“Untuk KPBU, sekarang ada 132 triliun yang sedang kita proses. Itu untuk hunian, jalan, untuk MUT dan sarana strategis lainnya yang dikerjakan bersama badan usaha,” kata Basuki dikutip Senin, 12 Mei 2025.

Basuki menjelaskan bahwa skema KPBU bukan hanya soal pembiayaan, melainkan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor usaha dalam membangun kota masa depan secara efisien dan transparan.

“Skema ini memberikan peluang bagi badan usaha untuk terlibat aktif dalam pembangunan nasional, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi,” ujarnya.

Ia memastikan bahwa proyek-proyek fisik di IKN tetap berjalan meski pendanaan kini berasal dari berbagai sumber.

Baca Juga: IKN Butuh Talenta Lokal, PPU Gandeng UGM Siapkan SDM Masa Depan

Bahkan, dukungan dari Presiden Prabowo Subianto melalui alokasi APBN untuk proyek-proyek inti seperti di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) menjadi penopang utama tahap awal pembangunan.

Load More