SuaraKaltim.id - Pemerintah terus menggenjot pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan membuka pintu lebar bagi keterlibatan sektor swasta melalui skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Skema ini menjadi bagian dari strategi pendanaan alternatif untuk memastikan berbagai proyek strategis di kawasan ibu kota baru dapat berjalan sesuai target.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa nilai investasi KPBU yang tengah diproses saat ini mencapai Rp 132 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur penting seperti perumahan, jalan, serta terowongan utilitas atau Multi Utility Tunnel (MUT) yang akan menampung berbagai jaringan utilitas kota modern.
Hal itu disampaikan Basuki dalam dialog dengan RRI di IKN, Penajam Paser Utara (PPU), Rabu, 7 Mei 2025 kemarin.
“Untuk KPBU, sekarang ada 132 triliun yang sedang kita proses. Itu untuk hunian, jalan, untuk MUT dan sarana strategis lainnya yang dikerjakan bersama badan usaha,” kata Basuki dikutip Senin, 12 Mei 2025.
Basuki menjelaskan bahwa skema KPBU bukan hanya soal pembiayaan, melainkan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor usaha dalam membangun kota masa depan secara efisien dan transparan.
“Skema ini memberikan peluang bagi badan usaha untuk terlibat aktif dalam pembangunan nasional, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa proyek-proyek fisik di IKN tetap berjalan meski pendanaan kini berasal dari berbagai sumber.
Baca Juga: Siapa Penyokong Ekonomi IKN? Intip 5 Daerah Paling Tajir di Kalimantan
Bahkan, dukungan dari Presiden Prabowo Subianto melalui alokasi APBN untuk proyek-proyek inti seperti di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) menjadi penopang utama tahap awal pembangunan.
"Pembangunan fisik itu tetap berjalan terus, bahkan sebentar lagi semakin ramai. Karena sekitar tanggal 21 Mei itu sudah ada penandatanganan kontrak untuk proyek-proyek yang sudah dilelang," katanya.
Adapun sejumlah proyek yang diprioritaskan di antaranya Istana Wakil Presiden, jalan tol, Masjid Negara, hingga kantor Kementerian PUPR.
"Demikian juga untuk kantor Kementerian PUPR, itu akan segera diselesaikan," tambah Basuki.
Ia menambahkan bahwa sejak awal pembangunan, Otorita IKN telah aktif melakukan market sounding guna menarik minat investor.
Lewat skema KPBU, pihaknya optimistis bahwa proses pembangunan akan berlangsung lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Belanja Pegawai Ditekan, Kutim Upayakan TPP ASN Tidak Terpangkas
-
Jaga Identitas di IKN, DPRD PPU Siapkan Payung Hukum untuk Adat Paser
-
Dugaan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan di Kaltim: MT Ditahan 100 Hari Tanpa Bukti Baru
-
Kutim Terjebak Warisan Lubang Tambang? Bupati ke KPC: Harusnya Jadi Sumber Penghidupan
-
Dekat IKN, 9.800 Keluarga di PPU Belum Punya Rumah