Transfer APBN ke Kaltim Tembus Rp40,2 Triliun, untuk Apa Saja?

SuaraKaltim.id - Realisasi transfer dari APBN ke Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 2025 mencapai Rp40,2 triliun yang didominasi oleh penyaluran dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp30,74 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Kaltim Kementerian Keuangan Edih Mulyadi menyampaikan transfer tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, dan layanan publik.

"Realisasi transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp40,2 triliun ini tercapai 95,05 persen dari total pagu sebesar Rp42,3 triliun," katanya dikutip dari Antara, Jumat (13/2/2026).

Edih menyatakan bahwa kebijakan TKD tahun 2025 diarahkan untuk berbagai hal, seperti meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dengan memperkuat penggunaan dana alokasi umum dan lainnya, hingga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Kemudian, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, karena TKD difokuskan pada sejumlah sektor prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi seperti infrastruktur, pengembangan pertanian, dan pariwisata.

Lantas untuk menguatkan sinergi kebijakan fiskal, mengingat kebijakan TKD disinergikan dengan kebijakan fiskal pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia melanjutkan selain DBH yang sebesar Rp30,74 triliun tersebut, dari TKD juga terdapat penyaluran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp6,18 triliun, dana alokasi khusus (DAK) non-fisik sebesar Rp2,41 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik senilai Rp148,78 miliar, dana insentif daerah (DID) sebesar Rp59,48 miliar, serta dana desa senilai Rp657,67 miliar.

Edih juga mengatakan, kinerja belanja pemerintah pusat baik melalui kementerian atau lembaga di Kaltim sampai selama 2025 mencapai Rp63,4 triliun atau 95,77 persen dari pagu anggaran.

Realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal sebesar Rp16,04 triliun untuk penyelesaian berbagai proyek infrastruktur strategis di IKN baik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.

"Kemudian ada pula untuk belanja pegawai yang terealisasi senilai Rp3,86 triliun, belanja barang terealisasi sebesar Rp3,3 triliun, dan bantuan sosial tercatat senilai Rp10,74 miliar," ujar Edih. (Antara)