Pemprov Kaltim Dorong Internet Gratis hingga Pelosok Desa

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong pemerataan akses informasi digital melalui program Internet Desa Gratis, yang dirancang untuk menjangkau hingga ke wilayah-wilayah terpencil.

Terobosan ini kembali ditekankan dalam Rapat Koordinasi Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian se-Kaltim yang berlangsung di Tenggarong pada Kamis, 15 Mei 2025.

Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang menyoroti realitas ketimpangan digital yang masih terjadi akibat kondisi geografis dan minimnya infrastruktur dasar.

“Jangankan blankspot, koneksi listrik saja masih ada daerah yang belum punya. Tapi apakah kita harus menunggu desa itu dialiri listrik dulu untuk bisa terhubung dengan dunia luar? Tentu tidak,” tegas Sri Wahyuni, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin, 19 Mei 2025.

Sebagai solusi, Pemprov Kaltim mengembangkan pendekatan teknologi hybrid dengan memanfaatkan jaringan fiber optic dan tenaga surya.

Inovasi ini dirancang untuk mengatasi hambatan listrik sekaligus menekan biaya operasional layanan internet di desa.

Menurut Sri, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong percepatan transformasi digital di pedesaan.

Ia juga menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah kabupaten/kota dalam mengawal dan menyukseskan pelaksanaan program tersebut.

Rakor tersebut juga menjadi wadah kolaborasi antar Dinas Kominfo se-Kaltim dalam merancang pendekatan teknis yang tepat untuk daerah masing-masing.

Baca Juga: Dorong Kesetaraan Gender, Pejabat Perempuan Isi Jabatan Strategis di Pemprov Kaltim

Dukungan terhadap langkah ini turut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), Dafip Haryanto, yang menilai digitalisasi sebagai fondasi utama pembangunan daerah modern.

“Kami percaya konektivitas yang kuat adalah kunci modernisasi pemerintahan. Ketersediaan internet kini menjadi kebutuhan dasar yang menyangkut kualitas hidup masyarakat, terutama di pedesaan,” ujarnya.

Pemkab Kukar pun telah merancang langkah-langkah untuk memperluas infrastruktur digital ke pelosok meski dihadapkan pada tantangan teknis seperti lemahnya sinyal dan terbatasnya perangkat teknologi di lapangan.

Rp 10 Miliar untuk Wifi Gratis, Apa Saja yang Didapat Warga Desa Kaltim?

Pemprov Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memaparkan rencana dan skema pembangunan program wifi gratis yang ditargetkan untuk 841 desa di seluruh wilayah Bumi Mulawarman.

Hal itu disampaikan Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal saat acara Silahturahmi Media dan Sharing Session, di Gedung Olah Bebaya, Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin, 7 April 2025 kemarin.

Ia mengatakan, program ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk pelaksanaan awal di tahun 2025, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 7,56 miliar.

Sementara untuk periode tahun 2030, nilainya ditargetkan meningkat menjadi Rp 10 miliar.

“Tahun ini kami memprioritaskan layanan internet gratis untuk kantor desa, puskesmas, dan sekolah. Tujuannya agar pelayanan publik bisa berjalan maksimal tanpa kendala jaringan,” ujar Faisal, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 8 April 2025.

Ia menjelaskan, pembiayaan layanan internet akan ditanggung pemerintah setiap bulannya.

Jika kantor desa telah memiliki infrastruktur dasar, maka pengembangan berikutnya akan diarahkan pada pembangunan creative hub.

“Kami bayarkan biaya bulanannya. Kalau kantor desanya sudah siap, kami juga akan buatkan creative hub agar bisa dimanfaatkan warga, khususnya anak muda,” tambahnya.

Terkait teknis pelaksanaan, Faisal menegaskan bahwa pihaknya akan fokus pada penyediaan akses internet, sementara pemerintah desa bertugas mengidentifikasi lokasi pemasangan sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing.

“Jika kantor desa, sekolah, puskesmas, dan creative hub sudah memiliki akses internet, maka selanjutnya akan disediakan satu titik wifi gratis untuk publik di ruang terbuka,” jelasnya.

Meski demikian, Faisal mengingatkan bahwa prioritas utama tetap pada layanan publik.

Selain itu, tidak semua desa memiliki kondisi yang sama dalam hal kesiapan infrastruktur dan kebutuhan jaringan.

“Tahun ini ada desa yang hanya butuh jaringan, ada juga yang belum ada sama sekali. Jadi, kami sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa,” tuturnya.