Bupati PPU Dorong Pramuka Kelola Kawasan Edukasi Lingkungan di Era IKN

SuaraKaltim.id - Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, mengambil langkah berani dengan mendorong Gerakan Pramuka di wilayahnya untuk berperan lebih strategis dalam pembangunan daerah.

Tak lagi sekadar organisasi kepanduan, Pramuka kini digadang sebagai pengelola kawasan terpadu berbasis pendidikan dan lingkungan yang akan mencerminkan wajah baru PPU di era Ibu Kota Nusantara (IKN).

Langkah ini disampaikan Mudyat saat momentum konsolidasi pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka PPU.

Ia menegaskan bahwa kawasan bumi perkemahan di Babulu dan Labangka, dengan luas total hampir 45 hektare, akan berada di bawah koordinasi Pramuka.

“Lahan itu nanti di bawah koordinasinya teman-teman Pramuka tuh, nah silakan teman-teman Pramuka itu yang menjaga dan nanti dibangun seperti apa bisa dibuat desainnya yang bagus,” ucap Mudyat dengan nada penuh keyakinan, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 21 Mei 2025.

Lebih dari sekadar memberi kepercayaan, menurut Mudyat, hal ini adalah bagian dari strategi pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing.

Kawasan yang dimaksud bukan hanya tempat perkemahan, melainkan akan dikembangkan sebagai pusat pelatihan pertanian, pelestarian lingkungan, serta kegiatan komunitas yang bersifat edukatif dan produktif.

Ia menekankan pentingnya desain kawasan yang representatif, fungsional, dan memberi ruang besar untuk partisipasi anak muda.

Komitmen ini juga lahir dari kesadaran akan posisi PPU sebagai daerah penyangga utama IKN.

Baca Juga: Arahan Presiden: Hunian di IKN Tak Boleh Hanya untuk Elit

Mudyat menyadari bahwa setiap inisiatif pembangunan kini tak hanya dilihat secara lokal, tetapi juga menjadi sorotan secara nasional hingga internasional.

“Kita ini sebagai PPU kan otomatis yang kita sambut kan IKN, jadi yang kita sambut itu sebetulnya seluruh Indonesia, mungkin bahkan internasional,” tandasnya.

IKN Tak Hanya Infrastruktur, PPU Dorong Ekonomi Umat Lewat Rakorda KPEU

Kabupaten PPU yang kini menjadi bagian dari wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), bakal menjadi pusat perhatian pada Oktober 2025 mendatang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dari wilayah yang sebagiannya menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) itu menyatakan, kesiapannya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Timur (Kaltim), dengan harapan besar pada penguatan nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Komitmen itu disampaikan langsung oleh Bupati PPU, Mudyat Noor, saat menerima audiensi dari jajaran MUI Kaltim dan MUI PPU, Senin, 19 Mei 2025.

Ia menilai Rakorda ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum untuk memperdalam kesadaran masyarakat akan pentingnya kehalalan produk, terutama yang berkaitan dengan konsumsi daging.

“Kami dari Kabupaten PPU menyambut baik Rakorda Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat yang akan dilaksanakan bulan Oktober tahun 2025 mendatang. Mudah-mudahan rakor ini bisa menjadi seperti yang kita harapkan," kata Mudyat Noor, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 21 Mei 2025.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pelatihan penyembelihan hewan sesuai syariat dan edukasi mengenai standar halal harus menjangkau masyarakat akar rumput secara langsung.

“Kita berharap kegiatan ini memang betul-betul bisa menyentuh langsung ke pemahaman terhadap masyarakat, karena memang yang paling sulit adalah disitu,” ucapnya.

“Jadi mudah-mudahan seluruh proses yang berkenaan apalagi menyangkut hajat hidup umat muslim yang berada di Kabupaten PPU ini sudah memenuhi standar halal," tambahnya.

Sementara itu, Ketua MUI Kaltim, Muhammad Rasyid, menjelaskan bahwa Rakorda tahun ini mengusung tema “Penguatan Ekonomi Umat melalui Sinergi dan Inovasi Berbasis Syariah”.

Menurutnya, tema ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari MUI, pemerintah daerah, UMKM syariah, hingga lembaga keuangan Islam.

"Maksud dari tema tersebut ialah bagaimana mengangkat ekonomi umat, bersinergi, berkolaborasi antara MUI dengan Pemerintah serta pelaku usaha UMKM Syariah dan Perbankan," tuturnya.

Rasyid juga mengapresiasi peran aktif MUI PPU yang telah membantu lebih dari 700 UMKM dalam proses sertifikasi halal sejak 2022.

Bahkan, tim halal daerah ini dinobatkan sebagai yang terbaik oleh Universitas Mulawarman dalam pendampingan halal.

"Tim halal MUI PPU juga telah mendapatkan predikat terbaik dari Universitas Mulawarman sebagai pendamping halal," jelasnya.

Tak berhenti di sana, MUI PPU juga sedang menjalin komunikasi dengan DPRD dalam rangka mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang implementasi halal, sebagai bentuk nyata penguatan ekonomi berbasis syariah di tingkat lokal.