Ia menambahkan, meningkatnya realisasi investasi membuat lahan-lahan di kawasan IKN semakin diminati.
“Peran aktif Otorita IKN dalam akselerasi realisasi investasi menjadikan lahan di IKN semakin laris dengan investor yang bakal membangun,” tambah Agung.
Otorita IKN pun optimistis kemitraan strategis dengan investor akan membawa dampak jangka panjang yang positif bagi pertumbuhan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.
IKN Butuh Lingkungan Aman, Kukar Perketat Antisipasi Ormas dan Premanisme
Dalam upaya menjaga stabilitas daerah dan menciptakan lingkungan usaha yang aman, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi gangguan dari aksi premanisme serta organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai bermasalah.
Langkah ini diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga instansi teknis.
Satgas tersebut ditugaskan untuk menangani secara sistematis berbagai gangguan keamanan dan sosial yang dapat menghambat roda perekonomian daerah.
"Satgas Terpadu ini terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait. Satgas dibentuk karena semua ingin kondisi Kukar tetap aman, tertib, dan kondusif untuk mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, melansir dari ANTARA, Kamis, 22 Mei 2025.
Ia menekankan, pentingnya kolaborasi lintas jenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa/kelurahan dalam mendeteksi serta menangani potensi pelanggaran.
Baca Juga: IKN Tak Hanya Infrastruktur, PPU Dorong Ekonomi Umat Lewat Rakorda KPEU
"Sangat penting untuk terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak mulai jenjang kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan, termasuk ketegasan dalam menindak pelanggaran oleh preman maupun ormas bermasalah," tambahnya.
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan Forkopim di seluruh kecamatan telah duduk bersama dalam rapat koordinasi pembentukan Satgas Terpadu dua hari lalu.
Pertemuan itu diadakan untuk menyatukan langkah strategis dan memperkuat penanganan terhadap segala bentuk potensi gangguan sosial.
Kepala Badan Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, menyebut pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut atas arahan dari pemerintah pusat.
"Keberadaan satgas ini untuk mendukung upaya Presiden RI dalam memberantas penghambat iklim investasi di setiap daerah," jelas Rinda.
Untuk tahap awal, Satgas Terpadu akan mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengundang seluruh ormas—baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar di Kesbangpol—guna membangun kesepahaman bersama dalam menjaga ketertiban.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'