SMAN 10 Samarinda Jadi Sorotan, LSM Kaltim Minta Pemprov Jangan Gegabah

SuaraKaltim.id - Jaringan Advokasi dan Gerakan Aspirasi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan dukungan terhadap program-program strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Namun, dukungan ini tidak bersifat membabi buta. Mereka tetap mengedepankan sikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai belum menyentuh akar persoalan.

Ketua Jaringan, Mugeni, menegaskan kesiapan pihaknya untuk membangun kemitraan dengan pemerintah daerah.

“Kami siap bermitra dengan Pemerintah Provinsi Kaltim maupun pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Kaltim. Karena program-program yang dijalankan saat ini pada dasarnya baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya, dalam keterangan yang diperoleh melalui aplikasi pesan instan, Senin, 26 Mei 2025.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Kaltimtara Capai Rp 5,8 Triliun, Tapi Terkoreksi 24 Persen

Ia menambahkan bahwa pihaknya berharap kerja sama itu nantinya benar-benar berwujud dalam program-program konkret di lapangan.

“Harapannya ke depan bisa ada kerja sama konkret yang saling memperkuat,” tambahnya.

Menurut Mugeni, gubernur saat ini dinilai punya potensi besar dalam memimpin daerah.

“LSM kami melihat gubernur muda ini punya kapasitas yang baik dan harus didukung demi keberhasilan program-programnya. Tujuannya jelas: agar masyarakat Kaltim makin sejahtera,” tegasnya.

Jaringan ini, lanjut Mugeni, selama ini aktif mengawal berbagai kebijakan daerah, sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam proses pemerintahan.

Baca Juga: BBM di Samarinda Aman, Tapi Andi Harun Tak Mau Ambil Risiko

Salah satu isu yang saat ini tengah menjadi perhatian Jaringan adalah polemik pemindahan SMAN 10 Samarinda.

Sekretaris Jaringan, Sapta Guspiani, menilai Pemprov perlu lebih jeli dalam menyikapi persoalan tersebut.

Menurutnya, isu ini bukan hanya menyangkut lokasi fisik sekolah, melainkan juga berkaitan dengan masa depan akses pendidikan.

“Kami mendorong pemerintah agar melihat persoalan secara lebih menyeluruh. Ini bukan hanya soal gedung, tapi juga soal akses pendidikan dan kesiapan infrastruktur,” ungkap Sapta.

Ia menjelaskan, SMAN 10 Samarinda telah menjadi bagian dari program nasional Sekolah Unggulan Garuda Transformasi—yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo.

Program ini mengarahkan sekolah-sekolah terpilih untuk menghasilkan lulusan yang bisa menembus 100 universitas top dunia.

"Artinya, kita semua warga Kaltim, termasuk Pemprov, Gubernur, Wakil Gubernur, harus mendukung. Jangan justru sibuk berpolemik yang berpotensi merugikan kita sendiri," beber Sapta.

Sapta juga merespons hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kaltim yang merekomendasikan pemindahan SMAN 10 kembali ke gedung lama di Samarinda Seberang.

Ia menilai, keputusan seperti itu perlu dikaji lebih dalam, karena berisiko mengganggu jalannya program unggulan.

"Kalau soal rekomendasi RDP, kan sifatnya rekomendasi. Bukan keputusan berkekuatan hukum. Terus urusan keputusan MA (Mahkamah Agung), itu perlu dipahami lagi. Putusannya soal apa dulu. Apa benar yang diputus MA itu pemindahan ke gedung Education Center?" ungkap Sapta.

Ia merujuk pada data hukum yang menyebutkan putusan MA tidak berkaitan langsung dengan alih fungsi gedung Education Center untuk SMAN 10.

Menurutnya, ada kesalahpahaman dalam menafsirkan putusan tersebut.

"Jadi putusan MA itu membatalkan Surat Kepala Disdikbud terkait pemindahan SMAN 10 dari Kampus A (Jalan H.A.M. Rifaddin, Loa Janan Ilir) ke Kampus B (Jalan Perjuangan). Jadi bukan membatalkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 900/K.870/2022 tentang Alih Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Education Center untuk SMAN 10 Samarinda yang menjadi dasar sah secara hukum atas alihfungsi kawasan Education Center di Jalan PM. Noor sebagai lokasi baru SMAN 10 Samarinda," jelas Sapta.

Meski begitu, ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat tetap penting untuk dipertimbangkan.

Sebagai solusi alternatif, pihaknya menyarankan pembangunan sekolah reguler baru di wilayah Loa Janan Ilir agar akses pendidikan tetap terjaga tanpa harus menimbulkan konflik hukum atau administratif.

"Karena sekolah unggul itu harus selektif input siswanya, sehingga skema unggulan tidak akan bisa mengakomodir siswa di sekitar sekolah dengan alasan kedekatan jarak. Lebih mudah untuk membangun sekolah reguler yang baru," pungkasnya.