TKA Mulai Diterapkan November 2025, Sasar Evaluasi Individu Siswa

SuaraKaltim.id - Upaya perbaikan sistem penilaian pendidikan nasional terus digencarkan.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar workshop bertema “Paradigma Baru Evaluasi Pendidikan” di Hotel Mercure Samarinda, Sabtu, 24 Mei 2025.

Fokus utama kegiatan ini adalah memperkenalkan Tes Kompetensi Akademik (TKA) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).

TKA dirancang sebagai alat ukur kemampuan siswa yang bersifat individual, tidak lagi bergantung pada zonasi maupun status akreditasi sekolah sebelumnya.

Hal ini diharapkan dapat membuka ruang kompetisi yang lebih setara antar pelajar dari berbagai latar belakang.

“Supaya anak-anak juga termotivasi belajarnya. Tapi di sisi lain, kita juga tetap ingin mempertahankan hal-hal yang sudah bagus dan menciptakan sistem atau lingkungan yang nyaman bagi pendidikan,” kata Hetifah.

Latar belakang kebijakan ini didorong oleh hasil studi internasional, di mana 43,21% pelajar Indonesia berada pada kuintil sosio-ekonomi terbawah versi PISA 2022—angka yang menempatkan Indonesia di urutan keempat secara global setelah Kamboja, Maroko, dan Guatemala.

Meski peringkat Indonesia meningkat, tren skor kemampuan membaca, matematika, dan sains justru menurun dalam periode 2009–2022.

Hetifah menyebut, hasil TKA nantinya juga akan dimanfaatkan sebagai dasar seleksi masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Baca Juga: BMKG: Waspada Pasang Laut 2,9 Meter di Pesisir Kaltim Akhir Mei

Mulai dari jalur prestasi SMA hingga seleksi penerimaan murid baru (SPMB) untuk SD dan SMP.

“Jadi memang metode pengukuran ini dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa secara individu. Jadi, kita punya penilaian terhadap hasil belajar siswa dan nanti itu bisa digunakan untuk mengikuti jenjang lanjutan,” jelasnya.

Soal-soal TKA akan berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skills (HOTS), dengan pendekatan seperti ujian masuk PTN.

Fokus ujiannya meliputi literasi bahasa (Indonesia dan Inggris) serta numerasi, dengan dua mata pelajaran tambahan sesuai minat siswa.

Sistem ujian ini akan dilakukan secara Computer Assisted Test (CAT) dan mulai diterapkan di level SMA pada November 2025.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Toni Toharuddin, menyatakan TKA bukan sekadar perubahan teknis, melainkan lompatan paradigma dalam dunia penilaian pendidikan nasional.

“Melalui tes kemampuan akademik ini, kami berkomitmen menyajikan alat evaluasi yang setara dan juga mencerminkan esensi kebijakan dari kementerian. Bahwa setiap anak berhak untuk berkembang sesuai dengan potensinya, bukan dibatasi oleh sistem yang saya kira sangat tidak adil,” ujarnya.

Toni mengingatkan bahwa sebelumnya, sejak UN ditiadakan, belum ada sistem evaluasi di tingkat individu yang resmi dari pemerintah.

TKA hadir untuk menjembatani kekosongan tersebut, tanpa menggantikan peran satuan pendidikan dalam menilai siswanya.

Ia juga mengakui akan ada tantangan dalam penerapan sistem berbasis komputer ini, terutama dari segi infrastruktur dan kecocokan metode dengan kompetensi yang diuji.

Oleh karena itu, hanya mata pelajaran yang dianggap paling strategis yang akan dimasukkan dalam TKA.

“Jadi tidak semua kompetensi ini dan mata pelajaran bisa diuji dengan tes yang tentunya berskala besar,” tambah Toni.

Lebih jauh, ia menegaskan pendidikan tidak hanya soal akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan pembentukan pelajar yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, menyambut baik pemilihan Kaltim sebagai lokasi peluncuran awal TKA.

Menurutnya, kesiapan infrastruktur seperti gedung CAT yang mampu menampung hingga 100 peserta menjadi nilai tambah.

“Satu gedung CAT bisa menampung hingga 100 peserta. Jika sekolah belum siap, siswa bisa dialihkan ke fasilitas milik pemerintah daerah,” ujarnya.

Sri juga menilai bahwa penerapan TKA akan memperkuat pelaksanaan program pendidikan gratis di Kaltim dengan menghadirkan jalur seleksi yang lebih objektif.

“Kalau sebelumnya hanya mengandalkan rapor yang bisa berbeda-beda antar sekolah, kini kita punya data pembanding nasional,” tutupnya.

Kontributor: Giovanni Gilbert