Baru 2 dari 30 SPBU di Samarinda Punya Kamera Pengawas, Pemkot Desak Pertamina Bertindak

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tak tinggal diam menghadapi maraknya praktik pengetapan BBM bersubsidi yang masih saja terjadi di sejumlah SPBU.

Dalam pertemuan bersama jajaran Pertamina pada Jumat, 23 Mei 2025, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan distribusi BBM, sekaligus mengevaluasi kelemahan sistem yang sudah berjalan.

”Jadi kita coba diskusi kenapa masih ada pengetapan, beberapa kelemahan kita evaluasi untuk perbaikan,” tutur Andi Harun saat disambangi di Balai Kota, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin, 26 Mei 2025.

Meski sistem barcode telah diterapkan sebagai bagian dari upaya digitalisasi pengendalian distribusi BBM, nyatanya masih ada celah yang dimanfaatkan oknum-oknum nakal di lapangan.

Baca Juga: Anak 6 Tahun di Samarinda Jualan Tisu dan Gores Mobil, Orang Tua Malah Menyuruh

“Sistem barcode itu sudah dijalankan, sudah bagus sebenarnya sistemnya, cuma ada fenomena pengetapannya itu juga ‘pintar’ dalam tanda petik. Dia udah isi (pakai) barcode di SPBU itu baru dia ngantri lagi di belakang,” ujarnya.

Padahal, batas maksimal pengisian BBM untuk kendaraan roda empat adalah 40 liter per transaksi.

Pelanggaran yang terjadi di lapangan diduga kuat melibatkan modifikasi tangki kendaraan agar bisa menampung lebih banyak BBM.

“Berarti patut diduga di mobil itu telah dilakukan modifikasi tangki. Karena satu barcode itu kan mobil jatahnya 40 liter, boleh diisi sekaligus, boleh beberapa kali, tapi yang pasti nggak boleh melewati 40 liter,” ucapnya.

Berdasarkan pemetaan Pemkot Samarinda, saat ini hanya dua dari 30 SPBU di kota tersebut yang sudah dilengkapi sistem pemantauan canggih berbasis kamera dan barcode.

Baca Juga: DPRD Samarinda Minta Pemkot Segera Bentuk Rumah Singgah untuk Anjal dan Pengemis

Salah satunya adalah SPBU milik Pertamina Retail di Jalan Kusuma Bangsa.

"Di SPBU tersebut, setiap kendaraan terekam melalui kamera, termasuk pelat nomor dan warna kendaraan, sehingga sulit dilakukan pengisian berulang. Sementara 28 SPBU lainnya belum memiliki sistem ini,” lanjutnya.

Melihat urgensi pengawasan, Pemkot Samarinda mendorong Pertamina agar melakukan investasi teknologi pengawasan di seluruh SPBU.

Bahkan, jika biaya pengadaan perangkat dianggap terjangkau, Pemkot siap ambil bagian untuk mendukung realisasinya.

Tak berhenti sampai di sana, Pemkot juga menggulirkan wacana pendirian SPBU khusus bagi kendaraan dinas.

Selain mengurai antrean di SPBU umum, rencana ini juga menjadi solusi jangka menengah untuk efisiensi operasional instansi pemerintah.

"Jika Pertamina mengizinkan, pemerintah dapat mengelola SPBU khusus untuk melayani kendaraan dinas. Dengan begitu, pegawai negeri sipil (PNS), PPPK, maupun honorer, serta kendaraan operasional pemerintah seperti truk sampah DLH, tidak perlu mengantre di SPBU umum. SPBU tersebut dapat dikelola oleh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) kita,” tuturnya.

BBM Langka, SPBU Kurang: Balikpapan di Tengah Krisis Energi Perkotaan

Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Balikpapan kembali menjadi sorotan.

Pemerintah Kota (Pemkot) menilai krisis antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bukan sekadar persoalan teknis, melainkan buah dari minimnya infrastruktur energi yang belum memadai.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa kebutuhan akan penambahan SPBU sudah sangat mendesak.

Namun, mahalnya harga lahan di perkotaan menjadi kendala utama yang menghambat masuknya investor.

“Kalau lahannya dijual dengan harga wajar, bisa kita beli. Tapi kalau mahal, tentu sulit. Saya meminta kepada Pertamina kalau memang tidak ada investor, mohon Pertamina sebagai BUMN hadir dan mengambil peran,” kata Rahmad, disadur dari ANTARA, Sabtu, 24 Mei 2025.

Meskipun pemerintah daerah sangat berharap dukungan langsung dari Pertamina, Rahmad tetap membuka peluang luas bagi pihak swasta untuk ikut serta membangun jaringan SPBU baru.

“Perizinan bisa diurus, dan saya harap ada jaminan dari Pertamina bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali,” ucapnya.

Kelangkaan BBM jenis Pertamax yang sempat terjadi beberapa waktu lalu pun memperlihatkan lemahnya ketahanan logistik energi Balikpapan.

Distribusi yang tersendat karena alasan teknis dan ketergantungan suplai dari luar kota memperburuk situasi.

“Sebenarnya, BBM itu harus segera disuplai, tapi karena ada kendala teknis saya tahu, ini juga karena Pertamax kita masih didatangkan dari luar,” ujar Rahmad.

Untuk mengatasi hal itu, ia telah melakukan komunikasi langsung dengan jajaran Direksi Pertamina Pusat, guna mendorong agar Pertamax dapat diproduksi langsung di Kilang Balikpapan.

“Harapannya, dengan produksi lokal ini, kelangkaan tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Kondisi kelangkaan dan antrean panjang BBM sempat membuat aktivitas warga terganggu. Pemerintah kota pun menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

“Saya, atas nama pemerintah, memohon maaf kepada seluruh warga Kota Balikpapan yang dalam beberapa hari ini aktivitasnya terganggu, terutama pengguna kendaraan,” ujar Rahmad.

Saat ini, Pemkot terus memperkuat koordinasi bersama PT Pertamina Patra Niaga serta seluruh perangkat daerah terkait agar solusi jangka pendek dan panjang bisa dijalankan, termasuk penambahan unit SPBU dan Pertashop.

Sebagai gambaran, Kota Balikpapan saat ini hanya memiliki 14 SPBU aktif. Jumlah ini terpaut jauh dari Samarinda yang memiliki 34 SPBU.

“Balikpapan hanya memiliki 14 SPBU, sebagai perbandingan, Kota Samarinda memiliki 34 SPBU,” kata Asisten I Tata Pemkot Balikpapan, Zulkifli.

Merespons kondisi tersebut, Pemkot telah menyurati Komisaris Utama Pertamina pada 29 Januari 2024 untuk meminta penambahan SPBU, sebagai tindak lanjut rapat koordinasi pada 19 Desember 2023.

Upaya ini sudah mulai terlihat, dengan satu SPBU modular beroperasi di Lapangan Merdeka.

Empat SPBU modular lainnya direncanakan di Jalan Asnawi Arbain (BJBJ), Gunung Pipa, Karang Jati, dan Manggar Baru.

Tambahan lima Pertashop juga akan hadir di beberapa titik seperti Manggar, Jalan Letjen Suprapto, Lamaru, Manggar Baru, dan Sepinggan Baru.

Sementara empat SPBU reguler tengah dirancang di lokasi strategis seperti Jalan Jenderal Sudirman, Prapatan, dan Manggar.