SuaraKaltim.id - Kritik terhadap respons Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menangani banjir kembali mencuat, menyusul banjir besar yang melanda kota tersebut di akhir Mei 2025.
Setidaknya 24 titik terendam air, bahkan terjadi longsor di beberapa wilayah.
Pemerintah kota menyebutnya sebagai kejadian luar biasa, namun kalangan akademisi menilai hal itu seharusnya bisa diantisipasi.
Esti Handayani Hardi, pengamat lingkungan dan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Mulawarman (Unmul), menilai pemerintah seharusnya lebih sigap menghadapi potensi bencana yang berulang.
“Menanggapi terkait anomali, sebenarnya sudah bisa dilakukan tindakan preventif jauh-jauh hari,” tegas Esti, saat dihubungi, Kamis, 5 Juni 2025.
Menurutnya, dengan curah hujan tinggi dan potensi longsor yang hampir selalu mengancam di waktu-waktu tertentu, seharusnya Pemkot sudah memiliki peta kerentanan wilayah.
Data dan riset yang diperlukan pun sebenarnya telah tersedia.
“Seharusnya Pemkot bekerja sama dengan ahli di bidangnya serta dengan periset yang ada di perguruan tinggi. Karena, untuk data dan step awal penelitian sudah dimiliki,” ucapnya.
Data dari BMKG menunjukkan intensitas hujan saat itu mencapai 50–85 mm per jam.
Baca Juga: Hotel Sekitar Big Mall Samarinda Pastikan Tak Ada Korban dalam Insiden Kebakaran
Kondisi ini diperparah dengan fenomena backwater dari Sungai Mahakam, di mana aliran air dari hulu tertahan karena permukaan air di muara lebih tinggi akibat pasang laut.
Akibatnya, air meluap ke daratan, terutama di wilayah rendah.
Banjir merendam beberapa kecamatan seperti Samarinda Utara, Palaran, Sambutan, dan Samarinda Ilir, dengan ketinggian air mencapai 50 hingga 100 cm.
Tak hanya itu, longsor juga terjadi di Palaran, dipicu oleh kondisi tanah yang jenuh air.
Meski banjir menyebabkan banyak gangguan aktivitas masyarakat, Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai kejadian tersebut bukan kegagalan program penanggulangan banjir, melainkan dampak dari cuaca ekstrem tahunan.
“Peristiwa 12 Mei itu adalah anomali, siklus tahunan. Maka tidak bisa dari kejadian itu kita simpulkan bahwa program penanggulangan banjir kita kurang berhasil. Apalagi ini masih dalam proses,” jelas Andi Harun.
Berita Terkait
Terpopuler
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- Petinggi FPI Novel Bamukmin Ditunjuk Jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour
- 'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
- 5 Sepatu Running Asics Diskon di Sports Station, Potongan Harga hingga 64 Persen
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Jaga Integritas Perusahaan, BRI Tingkatkan Deteksi Fraud dan Pengawasan Internal
-
Eco-Chic Day Jadi Gerakan Baru Puan Lestari untuk Kurangi Dampak Fast Fashion
-
Berawal dari Modal Rp2,7 M, Kasus Irma Suryani vs Istri Ketua DPRD Kaltim Berakhir SP3
-
Gubernur Rudy Mas'ud Sebut ASN Luar Daerah Bisa Isi Jabatan Strategis
-
Ribuan Warga Tertipu Ajang Lari Samarinda Half Marathon