26 Ibu Meninggal dalam Sebulan, Kaltim Perkuat Sistem Kesehatan Ibu

SuaraKaltim.id - Upaya menekan angka kematian ibu di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim mencatat sebanyak 26 kasus kematian ibu sepanjang Mei 2025.

Angka ini menunjukkan pentingnya deteksi dini dan penguatan sistem rujukan terpadu dalam pelayanan kesehatan ibu.

Hal itu disampaikan Jaya saat berada di Samarinda, Sabtu, 7 Juni 2025.

"Setiap kasus kematian ibu adalah kehilangan besar dan menjadi indikator dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan," ujar Jaya disadur dari ANTARA, Minggu, 8 Juni 2025.

Dari laporan Dinkes, kasus tertinggi terjadi di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang masing-masing melaporkan enam kematian.

Balikpapan berada di urutan selanjutnya dengan empat kasus, diikuti Paser, Kutai Barat (Kubar), dan Mahakam Ulu (Mahulu) masing-masing dua kasus.

Sedangkan Kutai Timur (Kutim( melaporkan di bawah tiga kasus, dan Kabupaten Berau mencatat satu kasus kematian ibu.

"Bontang dan Penajam Paser Utara tidak ada kasus kematian ibu," kata Jaya.

Untuk mencegah hal serupa terulang, Dinkes Kaltim tengah menggiatkan sejumlah strategi.

Baca Juga: 1.300 Tenaga Medis Dibutuhkan, Kaltim Siapkan SDM Lewat Kampus Ternama

Fokus utamanya adalah memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin, meningkatkan akses ke layanan persalinan berkualitas, serta memastikan sistem rujukan berjalan efektif hingga ke daerah terpencil.

Salah satu upaya yang kini diperkuat adalah penerapan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR), sebagai langkah menyeluruh dalam memahami dan merespons kematian ibu dan bayi.

"Program ini memastikan setiap kasus kematian maternal dan perinatal tidak hanya dicatat, tetapi juga dianalisis penyebabnya secara komprehensif untuk merumuskan rekomendasi perbaikan," kata Jaya.

Program AMP-SR bekerja melalui serangkaian tahap mulai dari identifikasi kasus, pelaporan, pengkajian mendalam hingga tindak lanjut berupa respons layanan kesehatan.

Data yang dihimpun dari seluruh wilayah Kaltim menunjukkan bahwa mayoritas kematian disebabkan oleh komplikasi non-obstetrik (42 persen).

Disusul oleh hipertensi selama kehamilan, proses persalinan, dan masa nifas sebesar 38 persen. Sementara kasus perdarahan obstetrik menyumbang 12 persen dari total kejadian.

"Data ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan evaluasi mendalam dan menyusun strategi yang lebih efektif ke depan," tutur Jaya.

1.300 Tenaga Medis Dibutuhkan, Kaltim Siapkan SDM Lewat Kampus Ternama

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pelajar daerah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya di bidang kedokteran spesialis.

Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjawab kebutuhan tenaga medis profesional di wilayah yang luas dan berkembang seperti Kaltim

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan, pihaknya memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak-anak Kaltim untuk menempuh pendidikan di kampus-kampus terbaik di Indonesia.

Hal itu ia sampaikan saat dirinya berada di Samarinda, Kamis, 5 Juni 2025.

"Sejumlah kampus kompeten dan berkualitas itu, misalnya UGM, Unhas, hingga Padjadjaran dan UI," katanya, disadur dari ANTARA, Minggu, 8 Juni 2025.

Ia berharap, dengan berkuliah di perguruan tinggi berkualitas tersebut, para pelajar dari Kaltim bisa mendapatkan fondasi ilmu yang kuat dan membawa dampak nyata saat kembali mengabdi di daerah asal.

"Harapan kami anak-anak Kaltim yang melanjutkan pendidikan kedokteran spesialis bisa menempuh pendidikannya di perguruan tinggi ternama dan kompeten di Indonesia," ujarnya.

Menurut Rudy, tenaga medis dengan latar belakang pendidikan spesialis tidak hanya berperan dalam layanan kesehatan langsung, tetapi juga penting dalam memberikan kontribusi pemikiran terkait penanganan berbagai kasus medis di daerah.

Selain itu, Rudy mengungkapkan bahwa saat ini Kaltim masih menghadapi tantangan kekurangan tenaga kesehatan.

Data sementara menunjukkan kekurangan sekitar 1.300 tenaga medis, yang mencakup dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim menaruh perhatian khusus terhadap pendidikan kedokteran, mengingat durasi dan kompleksitas studi yang harus ditempuh calon dokter spesialis.

“Jadi, seorang dokter spesialis menjalani sekolah kurang lebih tujuh hingga delapan tahun. Itu pun kalau lulus. Untuk itu, Pemprov Kaltim berupaya memberikan kebijakan yang profesional dalam mendukung kualitas SDM di daerah, terutama kebutuhan dokter spesialis,” ujarnya.

Rudy bahkan mencontohkan pengalaman tokoh lokal seperti Wali Kota Bontang, dr. Neni Moerniaeni, yang menempuh studi kedokteran hingga sembilan tahun lamanya.

Program dukungan pendidikan ini menjadi bagian dari skema Gratispol yang dicanangkan Pemprov Kaltim untuk memfasilitasi pelajar berbakat agar dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya, terutama di bidang strategis seperti kesehatan.