Teluk Balikpapan Jadi Pilot Project Tata Laut IKN Bareng China

SuaraKaltim.id - Teluk Balikpapan kini ditata sebagai kawasan laut strategis berbasis ekonomi biru yang berkelanjutan, seiring perannya sebagai penyangga utama bagi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) menggandeng mitra internasional untuk memperkuat rencana ini, menjadikan Teluk Balikpapan sebagai percontohan praktik tata ruang laut yang terintegrasi.

Direktur Jenderal PRL KKP, Kartika Listriana, mengatakan proyek yang dinamai Joint Marine Spatial Planning (Joint MSP Project) ini merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia dalam pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Kartika saat berada di Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025.

Baca Juga: 472 Pokdakan Dievaluasi: PPU Pastikan Bantuan Tepat Sasaran di Era IKN

"Kami membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara mitra, seperti China yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam membangun Kota Xiamen, hingga menjadi kota maju, tertata, dan terintegrasi pengelolaannya di wilayah daratan dan laut,” ujar Kartika disadur dari ANTARA, Senin, 9 Juni 2025.

Salah satu mitra yang dilibatkan dalam penataan Teluk Balikpapan adalah Fujian Institute for Sustainable Oceans (FISO) dari Xiamen University, China.

Kerja sama ini dirancang untuk menggabungkan pengalaman dan keunggulan riset dari kedua negara.

Teluk Balikpapan dipilih karena berbagai pertimbangan, di antaranya statusnya sebagai kawasan penyangga IKN dan tingginya potensi kelautan dan perikanan.

Selain itu, kawasan ini juga menyimpan kompleksitas pemanfaatan ruang laut yang tinggi—mulai dari permukiman nelayan, penangkapan ikan, pelabuhan, industri maritim, hingga keberadaan hutan mangrove dan jalur migrasi biota laut.

Baca Juga: Reformasi Kepegawaian Balikpapan Rampung, Tak Ada Lagi Status Honorer

“Saya yakin kolaborasi yang sudah berjalan saat ini sangat bermanfaat dan berpotensi untuk direplikasi dan dikembangkan di wilayah pesisir lainnya melalui program prioritas dalam penataan ruang laut,” tambah Kartika.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Ruang Perairan Ditjen PRL KKP, Abdi Tunggal Priyanto, menyatakan bahwa tata ruang laut merupakan instrumen utama untuk menjalankan kebijakan ekonomi biru.

Pengelolaan ruang laut harus dilakukan secara efisien, adil, dan tetap menjunjung prinsip keberlanjutan.

Menurut Abdi, Indonesia saat ini tengah menyusun integrasi perencanaan ruang darat dan laut ke dalam satu dokumen perencanaan nasional.

Oleh karena itu, pembelajaran dari negara lain seperti Tiongkok menjadi sangat berharga.

Sebelumnya, delegasi dari FISO Xiamen University telah melakukan kunjungan ke Indonesia pada akhir Mei 2025.

Kunjungan ini merupakan bagian dari program visiting scholarship yang juga diikuti oleh perwakilan Ditjen PRL ke Tiongkok untuk berbagi pengetahuan dan pengolahan data spasial laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, kolaborasi ini merupakan wujud nyata sinergi KKP dengan mitra nasional dan internasional untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam penataan ruang laut berbasis ekonomi biru agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," tegas Menteri Trenggono.

Geliat Budidaya Perikanan PPU Terus Tumbuh, Jadi Penopang Ekonomi Kawasan IKN

Meskipun harga komoditas laut seperti rumput laut belum stabil, geliat budidaya perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tetap menunjukkan performa menjanjikan.

Ketahanan dan semangat tinggi para pelaku usaha menjadi modal utama dalam menjaga produktivitas sektor ini.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Budidaya dan Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskan) PPU, Musakkar.

“Makanya, kalau ditanya kenapa produksinya bisa meningkat, karena memang pembudidaya kita memang sedang giat-giatnya melakukan usaha,” ujarnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 8 Juni 2025. 

Menurutnya, kegigihan para pembudidaya tersebut turut diperkuat dengan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah.

Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemkab PPU aktif memberikan pendampingan teknis dan bantuan sarana budidaya.

Langkah ini bertujuan menjaga semangat para pelaku usaha tetap menyala, meski dihadapkan pada ketidakpastian harga.

“Kita juga memberikan support/dukungan, walaupun kemarin sempat harganya jatuh itu rumput laut, tapi itu kan jangan sampai ini itu dihilangkan,” kata Musakkar menegaskan.

Sektor budidaya rumput laut, khususnya di wilayah Babulu Laut, menjadi tulang punggung utama perikanan laut PPU.

Meski sempat terdampak harga pasar yang anjlok, komoditas ini tetap menjadi penyumbang signifikan dalam peningkatan volume produksi bagi daerah yang sebagian masuk Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.

Musakkar menyampaikan bahwa bentuk dukungan dari pemerintah tidak hanya sebatas fisik seperti bibit dan pakan.

Pembinaan berkelanjutan juga terus dilakukan, dengan mendorong pembudidaya menerapkan pola usaha yang efisien dan ramah lingkungan.

“Paling tidak kita berusaha supaya ini kita baguskan. Ya itu yang kita lakukan untuk support mereka,” ucapnya.

Ke depan, Diskan PPU mendorong agar peningkatan produksi tidak hanya difokuskan pada kuantitas, tetapi juga ditopang oleh strategi hilirisasi.

Pemasaran hasil panen dan diversifikasi produk olahan menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan pasar, termasuk menjangkau industri kecil hingga peluang ekspor.