Percepat Adaptasi Menuju IKN, Balikpapan Aktifkan Pendataan Digital di 34 Kelurahan

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus mengakselerasi transformasi digital dalam pendataan wilayah melalui Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).

Kali ini, program tersebut kembali digulirkan di Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara, pada Rabu, 11 Juni 2025, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengambilan kebijakan yang berbasis data akurat.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, yang hadir dalam pencanangan, menilai momentum ini penting untuk mengoptimalkan teknologi yang kini telah tersedia di tiap instansi.

“Kita sudah punya perangkat, kita punya telpon pintar, dan masing-masing instansi juga sudah punya aplikasi. Jadi sudah saatnya kita manfaatkan untuk memperkuat monografi wilayah,” kata Bagus, disadur dari ANTARA, Kamis, 12 Juni 2025.

Baca Juga: Birokrasi Masuk Era Digital: Pemprov Kaltim Mulai Nimbrung di Media Sosial

Program Desa Cantik, yang sudah diperkenalkan sejak 2021, kini memasuki pencanangan keempat kalinya.

Menurut Bagus, pendekatan pendataan kini tak bisa lagi hanya bergantung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Badan Pusat Statistik (BPS) saja.

Ia mendorong pelibatan aktif dari seluruh kelurahan bagi daerah yang masuk dalam penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.

“Tak perlu nunggu pencanangan lagi. Kami akan buat edaran supaya 34 kelurahan di Balikpapan bisa mulai bergerak.

Pendataan itu sudah mutlak, termasuk data jumlah penduduk, balita, generasi Z, milenial, bahkan sampai profesi,” ujarnya.

Baca Juga: Bukan Hanya Fisik, Mental Pelajar IKN Dibangun Sejak Dini di PPU

Lebih jauh, Bagus menyoroti pentingnya data kesehatan masyarakat untuk menunjang penanganan yang cepat dan tepat terhadap isu-isu seperti stunting, DBD, maupun TBC.

Dengan data yang akurat dan real-time, kelurahan bisa lebih cepat mengambil langkah.

“Kalau datanya kuat, lurah bisa langsung tahu berapa kasus stunting, berapa yang kena Demam Berdarah Deangue (DBD) di wilayahnya. Jadi kita tidak perlu tunggu laporan-laporan pusat,” tambahnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada BPS, yang sejak awal mendukung penuh pelaksanaan program ini.

Menurutnya, keberadaan data lokal yang terstruktur dapat menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan publik.

“Semuanya bisa kita data, dan itu jadi dasar kebijakan kita ke depan,” katanya.