SMA 10 Samarinda Pindah Lokasi, Ombudsman Pantau Proses PPDB Lebih Ketat

SuaraKaltim.id - Untuk menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025 berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) resmi membuka Posko Pengaduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltim, Mulyadin, menyampaikan bahwa posko tersebut terbuka bagi masyarakat yang ingin melaporkan indikasi pelanggaran dalam proses penerimaan siswa di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kaltim.

“Kami membuka posko pengaduan SPMB untuk menampung laporan masyarakat mengenai dugaan mal administrasi dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru, pengaduan dapat disampaikan baik secara daring maupun langsung ke kantor Ombudsman,” kata Mulyadin disadur dari ANTARA, Senin, 16 Juni 2025.

Ombudsman juga menyediakan kanal pengaduan melalui WhatsApp di nomor +62 811-1713-737, dengan syarat pelapor mencantumkan identitas dan bukti awal pelanggaran.

Baca Juga: Kebakaran Jadi Titik Balik, Pelaku Usaha Optimistis Sambut Pemulihan

Tujuannya adalah menjaga transparansi serta menjamin hak-hak peserta didik tetap terlindungi.

“Pengawasan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas layanan pendidikan. Hak peserta didik dan orang tua harus benar-benar terlindungi,” tegasnya.

Mulyadin menyebut, berdasarkan hasil evaluasi SPMB tahun 2024, masih ditemukan sejumlah kendala, termasuk belum optimalnya pembagian zonasi, ketidaksiapan pemetaan daya tampung sekolah, hingga kurangnya perlindungan bagi kelompok rentan seperti siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas.

Salah satu sorotan khusus datang dari perpindahan lokasi SMA Negeri 10 Samarinda ke Samarinda Seberang, yang menuai aduan masyarakat karena dinilai berdampak langsung terhadap proses penerimaan siswa tahun ini.

“Kami sudah menerima dua aduan dari masyarakat terkait proses pemindahan dan pelaksanaan SPMB di SMA 10. Ini menjadi perhatian karena bisa mempengaruhi pemenuhan hak-hak calon siswa,” ungkap Dwi Farisa Putra Wibowo, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Kaltim.

Baca Juga: Pemerintah Perluas Progran MBG di Kaltim, Sasar 5.770 Siswa Samarinda-Kukar

Menurut Dwi, perubahan lokasi sekolah tidak boleh mengorbankan prinsip keterjangkauan akses pendidikan. Pemerintah, katanya, wajib memastikan kebijakan ini tidak menciptakan ketimpangan baru.

“Dinas Pendidikan Kaltim harus menjamin bahwa tidak ada peserta didik yang dirugikan karena perubahan lokasi ini. Informasi harus disampaikan secara terbuka dan menyeluruh,” jelasnya.

Ia juga menyinggung soal status SMA Negeri 10 sebagai sekolah berasrama, yang semestinya tunduk pada aturan khusus.

Mengacu pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, sekolah berasrama tidak boleh menggunakan dua jalur penerimaan sekaligus, yakni jalur umum dan jalur asrama.

“Sekolah berasrama tidak bisa menggunakan jalur SPMB dan jalur asrama sekaligus. Ini harus dipastikan sesuai regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan,” tambah Dwi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim belum memiliki dasar hukum teknis yang mengatur penerimaan siswa di sekolah berasrama. Padahal, Perda Nomor 16 Tahun 2016 telah mengamanatkan pengaturan itu sejak lama.

Melalui pengawasan menyeluruh sepanjang tahapan SPMB 2025, Ombudsman mendorong Dinas Pendidikan segera menetapkan regulasi yang solid untuk mencegah ketimpangan akses dan memastikan setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang adil.

PPDB 2025 Samarinda Buka Peluang untuk Anak Berbakat dan Berkebutuhan Khusus

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) membuka akses pendidikan lebih luas lewat skema Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 untuk jenjang SD dan SMP negeri.

Penyelenggaraan PPDB dibagi dalam dua tahap dan mengakomodasi berbagai latar belakang calon siswa melalui lima jalur seleksi.

“Pendaftaran melalui lima jalur ini dibagi dua yakni pendaftaran tahap pertama pada 10–13 Juni ada empat jalur meliputi jalur afirmasi dengan kuota 20 persen, jalur mutasi dengan kuota 5 persen,” kata Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, disadur dari ANTARA, Kamis, 5 Juni 2025.

Selain dua jalur tersebut, seleksi tahap awal juga mencakup jalur prestasi akademik (20 persen) dan non-akademik (5 persen) per sekolah. Keempat jalur ini digelar tanpa pungutan biaya.

Jalur terakhir—yakni jalur domisili—dibuka dalam pendaftaran tahap kedua yang berlangsung pada 17–21 Juni, dengan kuota terbesar mencapai 50 persen.

Asli menyampaikan, siswa yang lolos dari seluruh jalur akan melakukan daftar ulang pada 25 Juni hingga 2 Juli, dan secara resmi mulai masuk sekolah pada Senin, 7 Juli 2025.

Untuk pendaftaran, selain harus menyerahkan ijazah atau surat keterangan lulus, batas usia maksimum bagi calon siswa SMP adalah 15 tahun per 1 Juli 2025. Calon siswa juga harus menyertakan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

"Kecuali untuk anak berkebutuhan khusus, usia bisa disesuaikan," jelas Asli.

Sementara itu, PPDB jenjang SD negeri hanya menggunakan tiga jalur: domisili (75 persen), afirmasi (20 persen), dan mutasi (5 persen).

Jalur afirmasi dan mutasi dibuka serentak pada 10–13 Juni, sementara jalur domisili berlangsung pada 16–19 Juni. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan masing-masing pada 14 dan 20 Juni.

“Siswa yang bisa diterima di SD adalah yang berusia tujuh tahun atau paling rendah enam tahun pada 1 Juli 2025. Namun ada pengecualian yakni paling rendah berusia lima tahun pada 1 Juli bagi peserta yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis, dibuktikan dengan rekomendasi psikolog profesional, sepanjang kuota masih tersedia,” terang Asli.