Pemprov Kaltim Tegaskan Komitmen Pendidikan Gratis: UKT Mahasiswa Unmul Direfund Penuh

Mahasiswa yang telah menerima beasiswa lain seperti Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) tidak akan dimasukkan dalam skema Gratispol.

Dasmiah menegaskan bahwa program ini tidak hanya diawasi internal Pemprov, tetapi juga oleh Inspektorat Wilayah (Itwil) dan BPKP.

Evaluasi dilakukan secara berkala bersama pihak kampus.

“Kalau ada kampus yang masih memungut biaya UKT padahal sudah masuk daftar penerima bantuan, laporkan ke kami. Kami akan langsung menindaklanjuti karena sudah ada kesepakatan dengan perguruan tinggi,” tutupnya.

Baca Juga: Jajan Anak Lebih Praktis! Manfaatkan DANA Kaget Hari Ini

Dengan pendekatan sistematis dan transparan, Pemprov Kaltim memastikan bahwa program pendidikan gratis ini bukan sekadar slogan, tapi upaya nyata membangun kualitas sumber daya manusia daerah secara berkelanjutan.

Dukung Stabilitas Pangan, Pemprov Kaltim Gencarkan GPM Rutin Bulanan

Gerakan Pangan Murah (GPM) kini bukan lagi sekadar event sesekali, melainkan bagian dari strategi serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menjawab persoalan harga pangan dan daya beli masyarakat.

Di tengah ancaman inflasi dan naik-turunnya harga kebutuhan pokok, kehadiran GPM makin terasa relevan dan dibutuhkan.

Komitmen ini ditegaskan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim yang menjadikan GPM sebagai agenda rutin.

Baca Juga: 10 Langkah Dapat Saldo DANA Gratis Hari Ini! Link DANA Kaget Rp497 Ribu Hari Ini

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia, kegiatan ini berjalan secara konsisten.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Amaylia Dina Widyastuti, Kamis, 18 Juni 2025.

“Jadi kami berusaha untuk mengadakan kegiatan ini setiap bulan dengan dukungan anggaran APBD dan APBN, serta fasilitasi dari Bank Indonesia,” kata Amaylia.

Pola pelaksanaan GPM juga terus diperluas. Di Samarinda, misalnya, titik pelaksanaannya dibuat fleksibel—mulai dari halaman kantor DPTPH, kawasan Taman Samarendah, sejumlah kecamatan seperti Samarinda Utara, hingga lokasi ikonik seperti Kantor Gubernur dan TVRI.

Pendekatan ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang terjangkau.

Bahkan di tengah efisiensi anggaran, respons masyarakat terhadap GPM sangat menggembirakan.