Pemprov Kaltim Tegaskan Komitmen Pendidikan Gratis: UKT Mahasiswa Unmul Direfund Penuh

SuaraKaltim.id - Program pendidikan gratis di Kalimantan Timur (Kaltim) melalui skema Gratispol terus menunjukkan komitmennya.

Salah satu bentuk kepastian yang diberikan Pemprov Kaltim adalah pengembalian Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang sempat membayar sebelum skema ini diterapkan penuh.

Kepastian ini diberikan khususnya kepada mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul), satu-satunya dari tujuh kampus mitra Pemprov yang sempat melakukan penarikan UKT kepada mahasiswa baru sebelum dana bantuan cair.

Enam kampus lainnya, seperti UINSI hingga ITK, sejak awal telah mengikuti skema Gratispol tanpa pungutan.

Baca Juga: Jajan Anak Lebih Praktis! Manfaatkan DANA Kaget Hari Ini

“Ada sekitar 1.000 mahasiswa Unmul yang sudah membayar UKT, itu akan dikembalikan tanpa ada potongan administrasi apa pun,” jelas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltim, Dasmiah.

Pengembalian dilakukan langsung ke rekening mahasiswa atau orang tua masing-masing, tanpa perlu datang ke kampus. Hal ini untuk menjamin kemudahan serta mencegah kebingungan di lapangan.

“Mahasiswa tidak mengambil lagi ke kampus tetapi langsung dibayarkan. Nanti kampus yang langsung transfer ke rekening mahasiswa,” tegasnya lagi.

Langkah ini menjadi bagian penting dari transisi antara kalender akademik kampus dan kalender anggaran pemerintah.

Khusus Unmul, yang mulai perkuliahan lebih awal, sempat ada gap pendanaan yang kini diatasi melalui refund.

Baca Juga: 10 Langkah Dapat Saldo DANA Gratis Hari Ini! Link DANA Kaget Rp497 Ribu Hari Ini

Dasmiah menambahkan, seluruh proses refund dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov dan perguruan tinggi, yang telah mengatur bahwa kampus wajib menutup akses pembayaran UKT untuk mahasiswa penerima bantuan.

“Tidak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat. Semua mekanisme sudah disepakati dalam PKS, dan pembayaran akan dikembalikan langsung setelah proses administrasi di tingkat kampus selesai,” terang Dasmiah.

Pengembalian dana dilakukan setelah proses verifikasi oleh kampus dan pencairan anggaran dari Pemprov.

Apabila mahasiswa tidak lagi aktif atau berhenti kuliah, maka otomatis mereka dikeluarkan dari daftar penerima.

“Ya, akan dihentikan. Karena ini program kerja sama antara pemerintah dengan kampus, dan kampus melaporkan perkembangan mahasiswa setiap akhir semester,” ujarnya.

Untuk menjamin transparansi dan mencegah tumpang tindih, program ini juga disusun dengan verifikasi ketat.

Mahasiswa yang telah menerima beasiswa lain seperti Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) tidak akan dimasukkan dalam skema Gratispol.

Dasmiah menegaskan bahwa program ini tidak hanya diawasi internal Pemprov, tetapi juga oleh Inspektorat Wilayah (Itwil) dan BPKP.

Evaluasi dilakukan secara berkala bersama pihak kampus.

“Kalau ada kampus yang masih memungut biaya UKT padahal sudah masuk daftar penerima bantuan, laporkan ke kami. Kami akan langsung menindaklanjuti karena sudah ada kesepakatan dengan perguruan tinggi,” tutupnya.

Dengan pendekatan sistematis dan transparan, Pemprov Kaltim memastikan bahwa program pendidikan gratis ini bukan sekadar slogan, tapi upaya nyata membangun kualitas sumber daya manusia daerah secara berkelanjutan.

Dukung Stabilitas Pangan, Pemprov Kaltim Gencarkan GPM Rutin Bulanan

Gerakan Pangan Murah (GPM) kini bukan lagi sekadar event sesekali, melainkan bagian dari strategi serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menjawab persoalan harga pangan dan daya beli masyarakat.

Di tengah ancaman inflasi dan naik-turunnya harga kebutuhan pokok, kehadiran GPM makin terasa relevan dan dibutuhkan.

Komitmen ini ditegaskan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim yang menjadikan GPM sebagai agenda rutin.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia, kegiatan ini berjalan secara konsisten.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Amaylia Dina Widyastuti, Kamis, 18 Juni 2025.

“Jadi kami berusaha untuk mengadakan kegiatan ini setiap bulan dengan dukungan anggaran APBD dan APBN, serta fasilitasi dari Bank Indonesia,” kata Amaylia.

Pola pelaksanaan GPM juga terus diperluas. Di Samarinda, misalnya, titik pelaksanaannya dibuat fleksibel—mulai dari halaman kantor DPTPH, kawasan Taman Samarendah, sejumlah kecamatan seperti Samarinda Utara, hingga lokasi ikonik seperti Kantor Gubernur dan TVRI.

Pendekatan ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang terjangkau.

Bahkan di tengah efisiensi anggaran, respons masyarakat terhadap GPM sangat menggembirakan.

Amaylia menyebutkan, antusiasme warga terlihat dari ramainya pengunjung saat GPM digelar di Museum Samarinda, Minggu 14 Juni 2025 lalu.

Mayoritas datang selepas olahraga pagi di Taman Samarendah, menciptakan suasana segar khas pasar rakyat.

Namun, distribusi bahan pokok strategis belum sepenuhnya lancar. Amaylia menjelaskan, beras jenis SPHP dari Bulog belum dapat didistribusikan karena menunggu penugasan resmi.

"Saat ini, beras SPHP medium belum didistribusikan karena menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional. Padahal, beras ini sangat diminati karena harganya yang terjangkau, sehingga konsumen rela mengantre dan hanya diperbolehkan membeli dua kemasan," jelasnya.

Dalam penyelenggaraannya, DPTPH turut memfasilitasi pelaku usaha dengan sarana seperti tenda, meja, dan kursi.

Tidak ada pungutan biaya, bahkan peserta diseleksi lewat dinas terkait yang merekomendasikan pelaku usaha.

"Kami tidak mengadakan undian atau pemungutan biaya. Dinas-dinas terkait yang kami undang menyetorkan daftar pelaku usaha yang ingin bergabung, kemudian kami rekap," ujar Amaylia.

Salah satu mitra aktif adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim yang menghadirkan berbagai hasil laut dengan harga terjangkau, seperti ikan trakulu, layang, udang, dan cumi.

“Misalnya, ikan trakulu dan layang kami jual hanya Rp25.000 per paket. Udang besar yang biasa dijual Rp50.000, di sini cukup Rp25.000,” ujar Herliana dari DKP.

Tak hanya jualan, partisipasi DKP juga dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat soal pentingnya konsumsi ikan.

"Ikan itu sumber gizi yang luar biasa. Ini bukan cuma soal murah, tapi juga soal membangun kebiasaan makan sehat. Lewat GPM, kami dorong masyarakat lebih kenal dan lebih sering makan ikan," jelasnya.

Dengan pendekatan kolaboratif, GPM di Kaltim kini menjadi lebih dari sekadar pasar murah—ia adalah medium sinergi antardinas, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.

Harapannya, kegiatan ini tidak hanya terus berlanjut tapi juga menjangkau lebih banyak wilayah yang memerlukan akses pangan terjangkau.

Kontributor: Giovanni Gilbert