Akhir Juni, Lelang Tahap Dua IKN Dimulai, Fokus Kolaborasi dan Etika Proyek

SuaraKaltim.id - Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) segera memasuki babak baru.

Otorita IKN mengumumkan bahwa pelelangan untuk fase kedua pembangunan akan dimulai pada akhir Juni 2025, mencakup wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, saat meninjau kesiapan lapangan di Sepaku, Sabtu, 21 Juni 2025.

"Kami akan mulai pekerjaan fase kedua pembangunan IKN, akhir bulan ini diumumkan pelelangan pekerjaan," ujar Senin, 23 Juni 2025.

Baca Juga: Minim Irigasi di PPU, Tantangan Pangan di Halaman Depan IKN

Ia mengingatkan bahwa pekerjaan di fase ini akan jauh lebih padat dan kompleks. Karena itu, pendekatan kolaboratif dan kerja tim menjadi kunci utama.

"Pekerjaan pasti padat, jadi harus bekerja sebagai satu tim berkolaborasi dan bersinergi,” tambahnya.

Berbeda dari fase sebelumnya, pembangunan tahap dua ditekankan harus dilaksanakan dengan disiplin yang lebih tinggi dan etika yang tak bisa ditawar.

Basuki menegaskan bahwa praktik mark up progress, suap, maupun tindakan tak etis lainnya tidak boleh terjadi dalam proyek strategis nasional ini.

Sebelum pengerjaan fisik dimulai, seluruh pihak yang terlibat telah lebih dulu menyepakati metodologi kerja, pengaturan lalu lintas proyek, dan protokol koordinasi teknis, sebagai bentuk mitigasi risiko sejak awal.

Baca Juga: IKN Bergerak, PPU Gaspol Hadirkan 500 Lowongan Kerja untuk Warga Lokal

"Semua itu menjadi penting untuk mitigasi potensi masalah di lapangan dan pastikan kelancaran proses pembangunan," jelasnya.

Aspek kualitas, keberlanjutan, dan estetika menjadi standar minimum yang wajib dijaga.

Proyek ini juga akan berlangsung pada musim hujan, sehingga pengelolaan waktu menjadi sangat krusial.

Ia menyoroti pentingnya menjaga kawasan riparian (sempadan sungai), antisipasi risiko banjir, serta pengaturan distribusi logistik agar tidak mengganggu atau merusak infrastruktur yang telah dibangun lebih dulu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Operasional truk dan batching plant (pabrik beton) turut diawasi secara ketat.

Basuki menegaskan bahwa kedisiplinan dalam pengangkutan material, termasuk kebersihan truk dan kepatuhan terhadap regulasi ODOL, menjadi bagian integral dari sistem kontrol kualitas pembangunan.

"Kedisiplinan operasional tempat produksi beton siap pakai, termasuk kebersihan truk dan kepatuhan terhadap aturan kendaraan berat yang memiliki dimensi dan muatan berlebih (over dimension over loading/ODOL) di jalan nasional harus ditaati," tegas Basuki.

IKN Tak Hanya Soal Gedung, tapi Juga Soal Integritas

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tak hanya berfokus pada aspek fisik seperti infrastruktur dan tata ruang.

Di balik pengerjaan megaproyek ini, ada upaya serius untuk membangun fondasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas sejak awal.

Hal inilah yang menjadi dasar kolaborasi antara Otorita IKN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua institusi sepakat bahwa pencegahan korupsi bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi bagian utama dari setiap tahapan kerja dalam pembangunan IKN, termasuk di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, ketika ditanya mengenai integritas tata kelola organisasi di Sepaku, Jumat, 20 Juni 2025.

"Kami bersama KPK terus melakukan upaya berkelanjutan bentuk budaya kerja yang bersih dan bertanggung jawab," ujar Basuki, disadur dari ANTARA, Senin, 23 Juni 2025.

Langkah konkret yang ditempuh meliputi edukasi internal dan penguatan sistem internal terhadap isu gratifikasi maupun benturan kepentingan.

"Kami lakukan penguatan pemahaman gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan di lingkungan kerja Otorita IKN," tambah Basuki.

Sebagai institusi baru yang resmi dibentuk pada Januari 2023, Otorita IKN menyadari bahwa tantangan integritas cukup kompleks, terutama karena latar belakang pegawai yang berasal dari beragam instansi pemerintah dan sektor swasta.

Agung Dodit Muliawan, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, menjelaskan bahwa penting untuk menyamakan persepsi sejak dini dalam menjalankan organisasi yang menjunjung tinggi transparansi.

"Tentu dalam pelaksanaan ada potensi gratifikasi dan benturan kepentingan yang perlu dikelola dengan baik," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa komitmen antikorupsi harus dibangun dari dalam, melalui pemahaman bersama dan pembiasaan budaya kerja yang menjadikan integritas sebagai nilai utama.

"Dan juga perlu membangun kesamaan pemahaman dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi," tegas Agung Dodit.