Perda Baru, Semangat Baru: Kaltim Resmi Dorong Pesantren Tumbuh Mandiri

SuaraKaltim.id - Pesantren di Kalimantan Timur (Kaltim) tak hanya menjadi pusat pendidikan agama dan dakwah, tapi kini mulai mengambil peran penting dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Melalui program inkubasi bisnis, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kaltim menggandeng sejumlah pondok pesantren (ponpes) untuk mengembangkan unit usaha berbasis potensi lokal.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Kemenag Kaltim, Muhammad Isnaini, saat ditemui di Samarinda, Rabu, 25 Juni 2025.

"Fungsi ponpes setidaknya ada tiga, yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. Inkubasi bisnis ini bagian dari pendidikan bisnis dan pemberdayaan masyarakat," ujar Isnaini, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Di Kaltim, Kemenag mencatat terdapat 248 pondok pesantren, baik yang bersifat modern maupun salafiyah, tersebar di 10 kabupaten/kota.

Namun, belum seluruhnya mendapatkan bantuan program inkubasi bisnis. Sejauh ini, baru beberapa ponpes di Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Timur (Kutim), dan Paser yang telah menerima dukungan tersebut.

Salah satu contoh sukses datang dari Pondok Pesantren Trubus Iman di Kabupaten Paser.

Lewat berbagai usaha seperti pertanian, perikanan, hingga pengolahan hasil pangan, pesantren ini mampu menciptakan produk makanan ringan berbasis jamur dan gula aren yang telah dipasarkan hingga ke Kota Samarinda.

Hal ini menunjukkan kapasitas santri dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan berbasis kemandirian.

Baca Juga: Sambut IKN, Pemprov Kaltim Gaspol Tutup Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T

Kisah serupa juga datang dari Ponpes Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kukar, yang mengembangkan produk madu kelulut jenis trigona—madu yang dikenal bermanfaat bagi imunitas tubuh.

"Pengembangan ekonomi melalui bantuan inkubasi bisnis ini juga untuk mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) yang secara nasional, Kemenag menargetkan terbentuknya 5.000 unit usaha di lingkungan pesantren," kata Isnaini.

Program ini mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak. Kemenag Kaltim berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Bank Indonesia untuk mengembangkan usaha pesantren, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan penguatan ekonomi berbasis komunitas.

"Bahkan Kaltim juga telah memiliki payung hukum terkait ini, yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren. Perda inilah yang menjadi landasan bagi berbagai pihak untuk membantu kemandirian pesantren," tegas Isnaini.

3.000 Masjid Terdata, Program Umroh Gratis Pemprov Kaltim Masuki Tahap Pendataan

Upaya meningkatkan kesejahteraan penjaga rumah ibadah kini bergerak ke tahap nyata.

Kementerian Agama (Kemenag) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah melakukan pendataan intensif untuk mendukung program perjalanan rohani gratis yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.

Program ini bukan hanya menyasar marbot masjid, tetapi juga merangkul penjaga rumah ibadah dari berbagai agama.

Sebuah langkah baru yang menunjukkan arah inklusivitas dan penguatan nilai keagamaan lintas umat.

"Kami sedang pendataan terkait program umroh gratis. Jadi para marbot dan pihak-pihak terkait dapat menyiapkan datanya melalui aplikasi SIMAS (Sistem Informasi Masjid)," ungkap Kepala Kanwil Kemenag Kaltim, Abdul Khaliq, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 24 Juni 2025.

Tak hanya untuk umat Islam, Abdul Khaliq menegaskan bahwa fasilitas ini juga menjangkau penjaga gereja, pura, dan vihara yang akan diberangkatkan ke tempat-tempat suci sesuai keyakinan masing-masing.

"Para penjaga rumah ibadah dari berbagai agama juga akan diberangkatkan ke tempat-tempat tertentu sesuai dengan program yang berjalan," katanya.

Sejalan dengan proses itu, Kemenag Kaltim juga sedang mengumpulkan data terkait masjid yang terdaftar secara resmi dalam program ini.

"Untuk jumlah pastinya, saya tidak hafal, tetapi jumlah masjid yang terdata hampir mencapai lebih dari 3.000," imbuhnya.

Ia juga mengajak seluruh pengelola rumah ibadah untuk aktif berpartisipasi dan tidak menyia-nyiakan momentum positif ini.

"Saya harapkan seluruh masyarakat yang memiliki informasi atau keperluan terkait dapat segera mendaftarkan masjidnya melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota masing-masing yang terhubung dengan SIMAS," tuturnya.