Berkat IKN, Ekonomi PPU Jadi Bintang di Kalimantan Timur

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mencatat capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak sebesar Rp 38,6 miliar sepanjang semester pertama tahun 2025.

Jumlah tersebut berasal dari pemungutan di 13 sektor pajak yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.

Hal itu disampaikan Kepala Bapenda PPU, Hadi Saputro, saat dikonfirmasi di Penajam, Kamis, 26 Juni 2025.

"Ada sektor pajak yang realisasinya cukup bagus dan ada juga berjalan lambat," ujar Hadi, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Menurut Hadi, perlambatan terjadi pada sektor pajak hiburan dan perhotelan, yang terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Kebijakan ini dinilai turut mempengaruhi mobilitas dan daya beli masyarakat yang biasa memanfaatkan layanan di sektor tersebut.

"Target PAD pajak sekitar Rp 92 miliar, tercatat Januari hingga Juni 2025 terealisasi kisaran Rp 38,6 miliar," tambahnya.

Beberapa sektor pajak utama memberikan kontribusi signifikan meski belum sepenuhnya mencapai target bagi daerah yang sebagian wilayahnya masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB) tercatat sebesar Rp 9,35 miliar atau 34 persen dari target tahunan sebesar Rp 27,6 miliar.

Baca Juga: Jadi Penyangga IKN, Balikpapan Pastikan Fiskal Aman lewat Optimalisasi SiLPA

Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) baru menyentuh Rp 5,48 miliar atau 27 persen dari target Rp 20,65 miliar.

Sektor konsumsi seperti PBJT makan dan minum menunjukkan realisasi sebesar Rp 2,04 miliar atau 58 persen dari target Rp 3,5 miliar.

Adapun PBJT tenaga listrik mencapai Rp 6,57 miliar atau 60 persen dari target Rp 11 miliar.

Capaian tertinggi justru berasal dari sektor minerba, yang jauh melampaui ekspektasi.

"Realisasi pajak minerba dari Januari sampai Juni 2025 mencapai 423 persen," ungkap Hadi.

Dalam data Bapenda, penerimaan dari sektor ini mencapai Rp 3,49 miliar, jauh melebihi target tahunan yang hanya ditetapkan Rp 825 juta.