6,7 Hektare, PPU Bangun Sekolah Rakyat untuk Anak Miskin Sekitar IKN

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus melangkah dalam mendukung pemerataan pendidikan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satu inisiatif yang kini tengah digarap serius adalah pembangunan Sekolah Rakyat, yang ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026.

“Sesuai target pada Juli 2026, Sekolah Rakyat sudah dioperasionalkan,” ujar Sekretaris Daerah PPU, Tohar, ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan pembangunan sekolah yang menjadi bagian dari program Presiden Prabowo itu, Minggu, 29 Juni 2025.

Progres pembangunan saat ini telah memasuki tahap perencanaan fisik. Lahan seluas sekitar 6,7 hektare di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, telah disiapkan sebagai lokasi berdirinya sekolah tersebut.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Brand Sepatu Sekolah Murah Berkualitas di Tengah Ekonomi Sulit

“Pembangunan Sekolah Rakyat sudah masuk tahapan perencanaan fisik,” tambah Tohar.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school dengan 36 rombongan belajar (rombel) yang mencakup seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

Untuk jenjang SD akan tersedia 18 rombel, sementara SMP dan SMA masing-masing sembilan rombel.

Sistem asrama memungkinkan peserta didik tinggal dan belajar di lingkungan yang kondusif tanpa harus menanggung beban biaya pendidikan.

“Sekolah Rakyat terapkan sekolah berasrama (boarding school), jadi peserta didik tinggal di asrama sekolah itu,” katanya.

Baca Juga: IKN Siap Berkembang, 840 Petugas Mulai Data Penduduk Juli 2025

Kehadiran Sekolah Rakyat secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Mereka tidak hanya difasilitasi dari sisi pembelajaran, tetapi juga akan mendapatkan dukungan penuh agar bisa menempuh pendidikan layak tanpa hambatan ekonomi.

“Sekolah Rakyat difokuskan untuk peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu,” jelas Tohar.

Kurikulum yang digunakan pun tetap mengikuti standar nasional seperti sekolah umum lainnya, dengan melibatkan Kementerian Pendidikan untuk pengadaan tenaga pengajar.

Rekrutmen siswa dilakukan berdasarkan data dari Dinas Sosial PPU, sehingga seleksi peserta didik benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.

Tohar menambahkan, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM dan menjadi salah satu langkah strategis pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, serta penghapusan kemiskinan ekstrem berkenaan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM),” tuturnya.

Bantuan Pendidikan Rp 600 Ribu, Upaya PPU Siapkan Generasi Muda di Tengah Pembangunan IKN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), kembali menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif.

Melalui Program Kartu Penajam Cerdas, siswa baru jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari keluarga tidak mampu akan menerima bantuan biaya pendidikan sebesar Rp 600 ribu mulai tahun ajaran 2025/2026.

Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk saldo digital yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah, seperti membeli seragam, sepatu, tas, hingga alat tulis.

Hal itu disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, Jumat, 27 Juni 2025.

"Pemerintah kabupaten kerja sama dengan Bank Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Bankaltimtara)," ujar Mudyat, disadur dari ANTARA, Minggu, 29 Juni 2025.

Dengan menggandeng Bankaltimtara, pemerintah berharap penyaluran bantuan berlangsung efektif dan mudah digunakan oleh para penerima manfaat.

Saat ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) tengah merancang peraturan bupati (Perbup) sebagai dasar hukum pelaksanaan program ini.

"Regulasi itu jadi payung hukum pelaksanaan program pendidikan tersebut. Pada tahun ajaran ini diutamakan bagi peserta didik baru jenjang SD dan SMP dari keluarga kurang mampu,” tambahnya.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menghilangkan hambatan ekonomi sebagai penyebab anak-anak tidak mengenyam pendidikan di wilayah yang sebagian daerahnya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.

Kartu Penajam Cerdas diposisikan sebagai instrumen afirmasi, guna memastikan bahwa semua anak usia sekolah di PPU memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan layak.

"Kami kejar semua proses untuk menjalankan program Kartu Penajam Cerdas yang dilaksanakan tahun ini," ujarnya.

Dengan peluncuran program ini, Pemkab PPU berharap tidak ada lagi anak-anak yang harus tertinggal hanya karena persoalan biaya.

Bantuan langsung yang bersifat fleksibel ini juga memberi ruang bagi orang tua dan siswa untuk mengatur sendiri kebutuhan dasar mereka selama menempuh pendidikan.