Denada S Putri
Selasa, 30 September 2025 | 21:46 WIB
Kondisi Kilang Pertamina Unit Balikpapan. [ANTARA]
Baca 10 detik
  • Menkeu Dorong Kilang Baru: Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Pertamina membangun kilang minyak baru untuk memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan impor BBM.

  • Pengawasan Proyek Kilang: Menkeu menegaskan dirinya akan ikut mengawasi realisasi proyek kilang Pertamina, bukan sekadar membayar subsidi, agar komitmen pembangunan kilang benar-benar terlaksana.

  • Beban Subsidi Energi Tinggi: Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 218 triliun, termasuk Rp 57,8 triliun untuk BBM tertentu dan LPG 3 kg, menandakan tekanan besar pada APBN akibat impor energi.

SuaraKaltim.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pembangunan kilang minyak baru oleh PT Pertamina (Persero) sebagai upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Menurutnya, langkah tersebut juga akan membantu menekan ketergantungan pada impor yang selama ini membebani anggaran subsidi.

Hal itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa, 30 September 2025.

“Jadi, nanti kalau Bapak dan Ibu (DPR) ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru,” ujarnya, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Ia mengingatkan bahwa usulan serupa sudah pernah disampaikannya sejak 2018, ketika masih bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

Saat itu, Pertamina menjanjikan pembangunan tujuh kilang baru dalam waktu lima tahun.

Namun, hingga kini, realisasi komitmen tersebut belum terlihat jelas.

Padahal, kata Purbaya, beban anggaran akibat impor bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat.

Kondisi itu mendorong membengkaknya nilai subsidi energi setiap tahun.

Baca Juga: Ketua DPRD Balikpapan Desak Pertamina Minta Maaf Terbuka soal Krisis BBM

Karena itu, ia mengajak DPR ikut serta mengawasi konsistensi Pertamina dalam merealisasikan proyek kilang.

“Jadi, saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk dan melihat mereka menjalankan atau tidak proyek-proyek yang diusulkan,” tegasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 31 Agustus 2025 realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 218 triliun atau 43,7 persen dari pagu APBN 2025.

Dari jumlah itu, subsidi untuk BBM tertentu (JBT) dan LPG 3 kilogram tercatat Rp57,8 triliun atau 53,5 persen dari target Rp 108 triliun.

Adapun kompensasi BBM yang telah dibayarkan mencapai Rp 31,1 triliun, termasuk sisa kewajiban tahun 2024 sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Load More