37 Persen Masih Terlayani, PPU Kebut Akses Air Bersih demi Kawasan IKN

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), mengambil langkah progresif untuk memastikan layanan air bersih semakin inklusif dan terjangkau.

Salah satunya dengan menerapkan sistem cicilan ringan bagi warga yang ingin memasang sambungan air bersih ke rumah mereka.

"Pemerintah kabupaten ingin warga tidak terbebani biaya pemasangan sambungan air bersih," ujar Nicko Herlambang, Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka, disadur dari ANTARA, Minggu, 29 Juni 2025.

Langkah ini diambil menyusul berakhirnya program pemasangan sambungan gratis dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Berkat IKN, Ekonomi PPU Jadi Bintang di Kalimantan Timur

Alih-alih menunggu bantuan baru, Pemkab PPU memilih untuk bertindak cepat dengan solusi lokal yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Program pemasangan sambungan air bersih gratis dari pemerintah pusat sudah tidak ada, jadi diambil langkah terapkan sistem cicilan," tambahnya.

Melalui skema ini, warga tak perlu lagi membayar biaya pemasangan secara penuh di awal.

Cukup dengan cicilan per bulan, sambungan air bersih bisa langsung dinikmati—sebuah pendekatan yang dinilai lebih berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Saat ini cakupan layanan air bersih di wilayah yang sebagiannya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) itu, masih berada di angka 37 persen.

Baca Juga: Sambut IKN, PPU Genjot PAD dari 13 Sektor Pajak, Minerba Melonjak 423 Persen

Salah satu tantangan utamanya adalah ketersediaan air baku di wilayah yang cukup luas dan tersebar.

Meski demikian, pemerintah terus menggenjot berbagai upaya, termasuk memanfaatkan embung dan waduk untuk mendukung suplai air.

Nicko menegaskan bahwa Pemkab juga aktif mendorong pembangunan infrastruktur pendukung seperti penyambungan jaringan pipa dan sistem penyediaan air minum (SPAM), sebagian di antaranya dibiayai dari skema bantuan keuangan (bankeu).

"Pemerintah kabupaten atur langkah agar cakupan layanan air bersih semakin luas dan dapat berjalan optimal," tegasnya.

Target yang ingin dicapai lima tahun ke depan adalah menjangkau 60 hingga 65 persen rumah tangga.

Semua sektor yang terlibat didorong untuk bekerja sinergis demi mempercepat realisasi layanan air bersih yang adil dan merata bagi seluruh warga PPU.

6,7 Hektare, PPU Bangun Sekolah Rakyat untuk Anak Miskin Sekitar IKN

Pemkab PPU terus melangkah dalam mendukung pemerataan pendidikan di wilayah penyangga IKN.

Salah satu inisiatif yang kini tengah digarap serius adalah pembangunan Sekolah Rakyat, yang ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026.

“Sesuai target pada Juli 2026, Sekolah Rakyat sudah dioperasionalkan,” ujar Sekretaris Daerah PPU, Tohar, ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan pembangunan sekolah yang menjadi bagian dari program Presiden Prabowo itu, Minggu, 29 Juni 2025.

Progres pembangunan saat ini telah memasuki tahap perencanaan fisik. Lahan seluas sekitar 6,7 hektare di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, telah disiapkan sebagai lokasi berdirinya sekolah tersebut.

“Pembangunan Sekolah Rakyat sudah masuk tahapan perencanaan fisik,” tambah Tohar.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school dengan 36 rombongan belajar (rombel) yang mencakup seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

Untuk jenjang SD akan tersedia 18 rombel, sementara SMP dan SMA masing-masing sembilan rombel.

Sistem asrama memungkinkan peserta didik tinggal dan belajar di lingkungan yang kondusif tanpa harus menanggung beban biaya pendidikan.

“Sekolah Rakyat terapkan sekolah berasrama (boarding school), jadi peserta didik tinggal di asrama sekolah itu,” katanya.

Kehadiran Sekolah Rakyat secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Mereka tidak hanya difasilitasi dari sisi pembelajaran, tetapi juga akan mendapatkan dukungan penuh agar bisa menempuh pendidikan layak tanpa hambatan ekonomi.

“Sekolah Rakyat difokuskan untuk peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu,” jelas Tohar.

Kurikulum yang digunakan pun tetap mengikuti standar nasional seperti sekolah umum lainnya, dengan melibatkan Kementerian Pendidikan untuk pengadaan tenaga pengajar.

Rekrutmen siswa dilakukan berdasarkan data dari Dinas Sosial PPU, sehingga seleksi peserta didik benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.

Tohar menambahkan, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM dan menjadi salah satu langkah strategis pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, serta penghapusan kemiskinan ekstrem berkenaan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM),” tuturnya.