Sekolah Rakyat Hadir di Samarinda, 200 Kuota Disiapkan untuk Anak Miskin Ekstrem

SuaraKaltim.id - Upaya menghadirkan akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara kembali diperkuat melalui peluncuran program Sekolah Rakyat di Kota Samarinda.

Pemerintah Kota (Pemkot) resmi membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2025/2026, dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Program afirmatif ini merupakan bagian dari strategi nasional hasil arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto.

Di tahap awal, sebanyak 100 kursi disediakan—masing-masing untuk 50 siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 50 siswa jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Baca Juga: 6,7 Hektare, PPU Bangun Sekolah Rakyat untuk Anak Miskin Sekitar IKN

Yang membedakan Sekolah Rakyat dari sekolah reguler adalah sistem berbasis karakter dan berasrama.

Sementara ini, proses belajar-mengajar akan berlangsung di dua lokasi yaitu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) atau Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda, serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin pada Selasa, 1 Juli 2025.

“Sekolah Rakyat itu dikelola oleh tiga kementerian utama, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi karena Samarinda merupakan penerima manfaat,” ujar Asli, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, di hari yang sama.

Tak hanya pendidikan gratis, seluruh kebutuhan siswa ditanggung oleh pemerintah pusat. Mulai dari seragam, laptop, hingga makan dan tempat tinggal.

Baca Juga: Tersenggol Tugboat, Kapal Valentine 01 Tenggelam di Samarinda

“Biaya per siswa sekitar Rp48 juta per tahun, itu semua ditanggung pusat. Fasilitasnya lengkap, mulai dari pakaian, makan, laptop, hingga sepatu,” jelasnya.

Program ini menargetkan siswa yang berasal dari keluarga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain syarat domisili di Samarinda, siswa juga wajib memiliki semangat belajar, sehat jasmani dan rohani, serta siap tinggal di asrama dengan pendampingan profesional.

Dalam brosur resmi Dinas Sosial, Sekolah Rakyat menjanjikan sejumlah keunggulan:

• Pendidikan formal yang ditanamkan nilai karakter
• Sistem boarding school dengan pengawasan ketat
• Fasilitas lengkap seperti laundry, laptop, dan kebutuhan harian siswa
• Kurikulum yang membentuk generasi unggul dan berdaya saing

Pendaftaran dibuka hingga 3 Juli 2025. Calon peserta atau wali dapat menghubungi panitia melalui kontak resmi Yusuf (0821-5415-0282) atau Agus (0813-4635-5629), atau langsung datang ke Kantor Dinas Sosial Kota Samarinda, Jalan Dahlia No.12, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota.

Pemkot juga mengonfirmasi bahwa daya tampung program bertambah menjadi total 200 siswa, seiring dengan penyesuaian hasil rapat terbatas antara Presiden, Menteri Sosial, dan Menteri Pendidikan.

“Kami terus menyesuaikan jumlah siswa sesuai kuota. Saat ini tim sedang bergerak untuk memastikan kebutuhan murid terpenuhi,” tutur Asli.

Sekolah Rakyat Dimulai dari Samarinda, Empat Daerah Lain Masih Proses Lahan

Pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional kini memasuki babak baru di Kalimantan Timur (Kaltim).

Kota Samarinda ditetapkan sebagai daerah pertama yang akan memulai pembangunan fisik sekolah tersebut, menyusul kesiapan lahannya yang lebih unggul dibandingkan empat wilayah lain di provinsi ini.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, usai mengahdiri peringatan Hari Lingkungan Hidup di Gedung Olah Bebaya, Kamis, 26 Juni 2025.

“Semua sangat bergantung pada kesiapan lahan. Jika memungkinkan, Juli ini sudah bisa mulai berkontrak,” ujar Andi, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, di hari yang sama.

Sementara itu, empat usulan lain—yakni dari Pemerintah Provinsi Kaltim serta tiga kabupaten/kota (Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau)—masih dalam proses evaluasi oleh tim pusat.

Lahan-lahan yang diajukan dinilai belum sepenuhnya matang, dan pemerintah daerah diminta segera mengajukan alternatif lokasi yang lebih siap.

“Lahan yang diusulkan sebagian besar masih dalam tahap penilaian. Kami juga diminta untuk mengajukan alternatif lahan yang benar-benar siap dibangun,” tambah Andi.

Menurut Andi, langkah cepat yang diambil Samarinda membuat tim Kementerian Sosial turun langsung meninjau lokasi sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan.

Jika tidak ada kendala, kontrak pembangunan diproyeksikan bisa diteken pada Juli 2025.

Andi juga menjelaskan bahwa jika wilayah lain mampu menyelesaikan persiapan lahannya dalam waktu dua bulan ke depan, mereka masih memiliki peluang untuk memulai pembangunan tahun ini.

Jika tidak, rencana akan dialihkan ke tahun anggaran berikutnya, terutama untuk usulan yang berasal dari tingkat provinsi.

Pemerintah pusat memang mendorong agar setiap tahun ada pembangunan Sekolah Rakyat, dengan prioritas diberikan kepada wilayah yang telah siap secara teknis dan administratif.

Dalam struktur program, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengajuan usulan, sementara pemerintah provinsi bertugas mendukung daerah yang belum mendapatkan kuota.

“Sekolah rakyat mencakup jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Jika lahan sudah matang, kemungkinan SMA 16 Samarinda akan menjadi lokasi permanen, bukan lagi status rintisan,” jelas Andi.

Untuk mengimbangi percepatan pembangunan, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan rekrutmen tenaga pendidik dan pengasuh.

Proses ini akan difokuskan terlebih dahulu pada Samarinda, sebagai wilayah yang paling siap mengimplementasikan sekolah rakyat di tahun ini.