Rakernas PKK X dan HKG ke-53 Digelar di Samarinda, 2.300 Peserta Hadir

SuaraKaltim.id - Kota Samarinda bersiap menjadi sorotan nasional dengan menjadi tuan rumah dua agenda besar: Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X Tim Penggerak PKK Tahun 2025.

Keduanya akan digelar serentak pada Selasa, 8 Juli 2025, di Convention Hall Komplek GOR Kadrie Oening.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus memantapkan persiapan menjelang perhelatan akbar ini. Rapat finalisasi telah digelar di Kantor Gubernur Kaltim sebagai bentuk sinergi lintas sektor dan instansi.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, HM Syirajuddin, menyampaikan bahwa kesiapan panitia sudah mencapai tahap akhir, termasuk skema penyambutan ribuan tamu dari berbagai penjuru Indonesia.

Baca Juga: Dicopot Tanpa Surat Resmi, Eks Kepsek SMAN 10 Pilih Tak Melawan

Hal itu disampaikan Syirajudin pada rapat finalisasi di Ruang Ruhui Rahayu, Rabu, 2 Juli 2025.

“Kami sudah beberapa kali rapat, baik internal maupun bersama Ketua TP PKK Pusat,” kata Syirajudin disadur dari ANTARA, Kamis, 3 Juli 2025.

Total peserta diperkirakan mencapai 2.300 orang. Kehadiran tamu penting seperti istri Wakil Presiden, Selvi Ananda, menjadi salah satu fokus koordinasi panitia, terutama terkait pengamanan dan penjadwalan kegiatan resmi.

Syirajuddin menegaskan pentingnya koordinasi antar-seksi dalam kepanitiaan. Ia meminta laporan progres dari berbagai bidang seperti konsumsi, logistik, lalu lintas, publikasi, hingga kesehatan dan kebersihan.

“Semoga semua persiapan ini berjalan lancar dan acara puncak HKG PKK ke-53 serta Rakernas X PKK dapat berlangsung sukses dan membanggakan Kaltim sebagai tuan rumah,” cakap Syirajuddin.

Baca Juga: Langgar Putusan Inkrah, Kepala SMAN 10 Dicopot dari Jabatan

Rangkaian kegiatan akan dimulai sejak Sabtu, 5 Juli 2025, dengan kedatangan Ketua TP PKK Pusat di Balikpapan. Kegiatan akan berlanjut di Samarinda pada 6 Juli, disusul pembukaan pameran UMKM dan gladi bersih pada 7 Juli.

Momentum ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi gerakan PKK nasional, tetapi juga kesempatan bagi Kaltim untuk menampilkan kesiapan, potensi, dan keramahtamahan sebagai tuan rumah event nasional menjelang peralihan fungsi strategis wilayah ini sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemprov Kaltim Perkuat SP4N-LAPOR! Lewat Pelatihan ASN se-Kabupaten/Kota

Upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif dan transparan terus digencarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menguatkan penerapan SP4N-LAPOR!—sistem nasional pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat—melalui pelatihan teknis yang melibatkan aparatur sipil negara dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

Kegiatan ini tak hanya menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tetapi juga menjadi wadah diskusi antarpengelola pengaduan untuk menyatukan pemahaman sekaligus memperbaiki sistem kerja yang sudah berjalan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa pelatihan ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik melalui sistem pengaduan yang lebih efektif.

“Saya ingin mengapresiasi upaya masing-masing kabupaten dan kota yang telah mengimplementasikan SP4N-LAPOR! secara konsisten sejak adanya kesepakatan bersama pada tahun 2021,” ujar Faisal dalam forum yang digelar di Samarinda, Rabu, 2 Juli 2025.

Ia juga mendorong peserta agar menjadikan pertemuan ini sebagai ruang kolaboratif untuk bertukar pengalaman dan menghadapi tantangan yang muncul selama lima tahun terakhir implementasi SP4N-LAPOR!.

Menurutnya, pendekatan kolaboratif diyakini dapat melahirkan solusi yang lebih kuat dan kontekstual untuk wilayah Kaltim.

“Melalui kolaborasi ini diharapkan tercipta solusi yang efektif untuk memperkuat implementasi SP4N-LAPOR! dan meningkatkan kualitas layanan publik di Kaltim,” imbuhnya, disadur dari ANTARA, Kamis, 3 Juli 2025.

Faisal juga menekankan bahwa konsistensi penerapan sistem ini harus sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Ia memastikan Pemprov Kaltim akan terus memfasilitasi langkah-langkah konkret untuk memastikan sistem pengawasan dan layanan publik berjalan akuntabel.

Sementara itu, perwakilan Kemendagri, Rega Tadeak Hakim, menyoroti pentingnya keseragaman tata kelola pengaduan di seluruh instansi pemerintahan, baik dari sisi mekanisme internal maupun pelaporan berkala.

“Masyarakat tidak hanya ingin didengarkan, tetapi juga ingin melihat tindak lanjutnya. Maka penting bagi setiap pengelola aduan di OPD ataupun BUMD untuk memastikan setiap laporan tidak berhenti di meja kerja,” ujarnya.

Menurut Rega, pengelolaan aduan harus mengacu pada kerangka SP4N-LAPOR! secara nasional, dengan instrumen monitoring dan evaluasi sebagai alat utama pengukur efektivitas pelayanan publik.

Ia menambahkan, Kemendagri terus mendorong penguatan kapasitas tim pengelola, terutama dari aspek kompetensi SDM dan komitmen pimpinan.

Dalam sesi lainnya, narasumber dari Kemendagri, Rasyid Al Kindy, memberikan pelatihan teknis terkait penggunaan form manual SP4N-LAPOR!, yang dirancang untuk menjangkau laporan masyarakat dari jalur non-digital.

“Form manual ini merupakan penguat dari sistem digital. Tidak semua masyarakat bisa mengakses platform daring, sehingga penting bagi OPD dan BUMD memiliki kesiapan dalam mendokumentasikan aduan dari jalur non-elektronik,” jelasnya.

Rasyid turut mengulas tahapan pengisian data aduan secara terstandar, termasuk pencatatan, penanganan hingga pelaporan akhir yang kemudian diunggah ke sistem nasional. Ia menegaskan pentingnya ketelitian dalam setiap proses agar kepercayaan publik tetap terjaga.

“Konsistensi dan ketelitian adalah kunci dalam pengelolaan aduan publik,” tegas Rasyid.

Dengan sinergi antarpihak dan peningkatan kapasitas aparatur, Pemprov Kaltim berharap seluruh pengelola SP4N-LAPOR!—baik di lingkungan OPD maupun BUMD—dapat membangun sistem layanan pengaduan yang inklusif, adaptif, dan berbasis kepentingan masyarakat.