Sekolah Rakyat Butuh Lahan 8 Hektare, Daerah di Kaltim Mulai Bergerak

SuaraKaltim.id - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap menyambut program pendidikan nasional yang menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada 2025.

Di Kaltim sendiri, sejumlah daerah mulai mematangkan kesiapan lahan untuk pembangunan sekolah ini, yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Beberapa wilayah seperti Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), Penajam Paser Utara (PPU), dan Berau telah diajukan sebagai calon lokasi.

Dari keempat daerah tersebut, Samarinda disebut sebagai daerah paling siap untuk memulai pembangunan.

Hal itu disanpaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak pada Jumat, 4 Juli 2025.

“Untuk lahan yang paling siap wilayah Samarinda. Beberapa kabupaten/kota masih dalam proses pematangan lahan,” ujar Andi, disadur dari kalimtoday.co--Jaringan Suara.com, Sabtu, 5 Juli 2025.

Setiap sekolah dirancang mampu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Konsep ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas untuk keluarga kurang mampu, sekaligus sebagai strategi jangka panjang memutus rantai kemiskinan.

“SD sekitar 16 kelas, SMP 9 kelas, SMA 9 kelas. Itu prototipe perencanaannya. Nilai setiap bangunan keseluruhan sekitar Rp 210 miliar,” tambah Ishak.

Baca Juga: Beasiswa Kutim dan Gratispol Kaltim Akan Disinkronkan, Penerima Ganda Dicegah

Ishak juga mendorong seluruh kabupaten/kota di Kaltim ikut berpartisipasi dengan menyediakan lahan minimal 6 hingga 8 hektare sebagai bentuk dukungan terhadap program pusat.

Pembangunan sepenuhnya akan ditangani oleh pemerintah pusat.

“Jadi kabupaten/kota hanya menyiapkan lahan, untuk pembangunan sekolahnya itu dari pusat. Namun kita mengerti, belum semua wilayah bisa menyiapkan lahan tersebut,” katanya.

Sejauh ini, dari target nasional sebanyak 200 sekolah, sebanyak 63 lokasi telah dinyatakan siap pakai karena memanfaatkan gedung milik pemerintah yang ada.

Sementara itu, sisanya masih berupa lahan rintisan dan baru dalam tahap persiapan.

“Pemerintah pusat menargetkan operasional 200 Sekolah Rakyat pada 2025. Saat ini, 63 lokasi telah dinyatakan siap pakai, memanfaatkan bangunan pemerintah yang ada. Sisanya terdiri dari lahan siap bangun dan lokasi rintisan seperti yang ada di Kalimantan Timur,” tuturnya.

Beasiswa Kutim dan Gratispol Kaltim Akan Disinkronkan, Penerima Ganda Dicegah

Upaya menyatukan arah kebijakan pendidikan antara daerah dan provinsi terus dilakukan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) kini tengah menyelaraskan program beasiswa daerah dengan program pendidikan gratis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) yang dikenal sebagai Gratispol.

Langkah ini dilakukan bersama Tim Transisi Pemprov Kaltim, agar penyaluran bantuan pendidikan menjadi lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Hal itu disampaikan Bohari Yusuf, Koordinator Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Tim Transisi Pemprov Kaltim di Sangatta, Kamis, 3 Juli 2025.

"Nanti ada data dari Pemkab Kutim yang disaring oleh Pemprov Kaltim terkait siapa saja mahasiswa yang mendapatkan program beasiswa, agar lebih terintegrasi," ujar Bohari, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Menurutnya, salah satu fokus sinkronisasi adalah menghindari potensi penerima manfaat ganda dari dua program berbeda.

Dengan adanya integrasi data, program beasiswa dari kabupaten tidak akan tumpang tindih dengan Gratispol.

"Tidak boleh ada yang dapat double, jadi kalau sudah dapat beasiswa dari Pemkab Kutim, ya tidak bisa lagi mendapatkan beasiswa Gratispol," tegas Bohari.

Selain mengawal ketepatan sasaran, ia juga mendorong kabupaten/kota lain di Kaltim untuk membuat program serupa.

Menurutnya, partisipasi pemerintah daerah dalam penyediaan beasiswa sangat penting untuk mendukung misi pendidikan gratis secara menyeluruh.

"Justru kami mengutamakan kabupaten/kota untuk membantu melalui program beasiswa. Kami harap semua daerah di Kaltim dapat memprogramkan," ucapnya.

Pemerintah Kutim menyambut baik langkah ini. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kutim, Nurkholis, menegaskan bahwa seluruh skema beasiswa yang disalurkan dari anggaran daerah nantinya akan terkoneksi dengan Gratispol.

"Semua kategori beasiswa di Kutai Timur, dipastikan tidak dapat Gratispol. Karena program ini menyesuaikan program Pemprov Kaltim," jelasnya.

Nurkholis juga memastikan, begitu data penerima beasiswa Kutim rampung, pihaknya segera menyerahkannya ke Pemprov untuk proses sinkronisasi.

"Melalui program beasiswa Kutai Timur, dapat memberikan bantuan keringanan biaya kepada seluruh masyarakat yang mengemban pendidikan di berbagai perguruan tinggi," tandasnya. (NAD/ADV/Diskominfo)