Dari Samarinda ke Nusantara: Kaltim Mantapkan Diri sebagai Pusat Kegiatan Nasional

SuaraKaltim.id - Kalimantan Timur (Kaltim) tak hanya bersiap sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), tetapi juga kian mantap memainkan peran strategis dalam agenda pemberdayaan nasional.

Salah satunya melalui kesiapan provinsi ini menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK yang akan digelar di Samarinda Convention Hall pada 8 Juli 2025.

Gelaran akbar ini diperkirakan akan dihadiri lebih dari 2.000 peserta dari seluruh Indonesia.

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya DPMPD Kaltim, Roslindawaty, seluruh elemen telah dipersiapkan secara menyeluruh.

Baca Juga: Pemetaan Ormas Dipercepat, DPRD Kaltim: Demi Keamanan dan Investasi di IKN

Hal itu ia sampaikan saat melakukan konferensi pers, Jumat, 4 Juli 2025 di Samarinda.

“Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, termasuk aspek logistik, acara, hingga keamanan, demi kelancaran HKG dan Rakernas PKK tahun ini,” ujarnya.

Kegiatan ini bukan hanya ajang seremonial, tetapi juga momentum konsolidasi gerakan PKK dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan penguatan keluarga—sejalan dengan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.

“Data peserta tentatif menunjukkan antusiasme yang sangat besar dari berbagai daerah, yang menunjukkan pentingnya pertemuan ini dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas,” jelas Roslindawaty.

Tak hanya acara utama pada 8 Juli, rangkaian kegiatan juga mencakup Gala Dinner di Pendopo Odah Etam pada 7 Juli yang akan dihadiri sekitar 299 tamu, termasuk bintang tamu Titi DJ.

Baca Juga: Bawang dan Beras Makin Mahal? Kaltim Catat Inflasi Juni 0,54 Persen

Acara ini akan turut dihadiri oleh Ibu Wakil Presiden Selvi Ananda, Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian, serta Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Ketua TP PKK Kaltim, Sarifah Suraidah.

Dalam acara pembukaan, sejumlah agenda menarik akan digelar, mulai dari pameran, pemberian penghargaan, peragaan busana hingga penampilan seni budaya.

Yayasan Gubang Budaya akan menampilkan kolaborasi tradisi-modern, sementara desainer Fanti WN akan menghadirkan Wastra Kaltim—busana berbasis kain tradisional khas daerah. Musik etnik Dayak dari Uyau Moris turut menyemarakkan suasana.

“Kami juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan pra-event ini, seperti kunjungan ke UMKM lokal dan pelayanan kesehatan gratis. Ini menunjukkan komitmen PKK untuk terus memberdayakan masyarakat secara luas,” ujar Roslindawaty.

Keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM menjadi penanda bahwa event nasional ini turut menjadi penggerak ekonomi lokal.

Bagi Kaltim, ini adalah momentum memperkenalkan kapasitas daerah sebagai pusat kegiatan nasional di masa depan.

Dengan menjadi tuan rumah HKG dan Rakernas PKK, Kaltim tak hanya memperkuat peran strategis dalam pemberdayaan perempuan dan pembangunan keluarga, tapi juga mengukuhkan diri sebagai wilayah yang siap tampil di level nasional dan internasional.

Kaltim Siapkan Seragam Gratis untuk SMA, SMK, dan SLB, Tuntas 2026

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong upaya pemerataan akses pendidikan, termasuk melalui penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB.

Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen sosial yang ditetapkan dalam agenda prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim saat ini.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, di Samarinda, Jumat, 4 Juli 2025.

"Program ini merupakan salah satu prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dan diharapkan dapat terealisasi maksimal pada tahun 2026," ujar Armin, disadur dari ANTARA, Sabtu, 5 Juli 2025.

Meski dirancang sebagai program unggulan, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Armin menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan pada 2025 masih merujuk pada kebijakan tahun sebelumnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

"Insya Allah, tahun ini akan ada pakaian seragam yang diberikan kepada mereka, namun kita masih menyesuaikan dahulu. Tahun 2026 insya Allah sudah maksimal," katanya.

Ia menegaskan, meskipun belum bisa dilakukan secara penuh di tahun ini, pemerintah tetap berkomitmen untuk mulai menyalurkan bantuan seragam kepada siswa, sambil terus menjalin koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memastikan kesiapan alokasi anggaran.

Di sisi lain, Armin memberi peringatan kepada pihak sekolah agar tidak menjadikan seragam sebagai beban tambahan bagi orang tua.

"Bukan tidak boleh membeli, tapi jangan sampai sekolah memberatkan atau membebani orang tua," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa siswa tidak boleh sampai terhambat mengikuti pelajaran hanya karena tidak memiliki seragam lengkap.

Sebagai solusi sementara, siswa dapat menyesuaikan diri, misalnya dengan memakai seragam lama atau meminjam dari kerabat.

"Kalau ada sekolah memulangkan anak karena tidak pakai seragam, kita akan sanksi sekolah itu," ujar Armin.

Disdikbud Kaltim pun telah mengeluarkan edaran resmi yang melarang sekolah memulangkan atau menolak siswa belajar hanya karena persoalan seragam.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa semua siswa tetap mendapatkan hak belajar yang setara, terlepas dari kondisi ekonomi keluarganya.

Kontributor: Giovanni Gilbert