Kaltim Catat Lonjakan Transaksi Digital, QRIS Naik 156 Persen

SuaraKaltim.id - Minta judul-judul menarik untuk artikel: Transformasi digital dalam sistem keuangan Kalimantan Timur (Kaltim) semakin terlihat nyata.

Tren pembayaran non tunai di provinsi ini mengalami pertumbuhan signifikan, mencerminkan meningkatnya adaptasi masyarakat terhadap teknologi keuangan digital.

Sepanjang Mei 2025, nilai transaksi non tunai di Kaltim tercatat mencapai Rp 16,52 triliun, berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim.

Hal itu disampaikan Kepala BI Kaltim, Budi Widihartanto, saat di Samarinda, Senin, 7 Juli 2025.

Baca Juga: Kaltim Siapkan Perusda Ojol, Lawan Ketimpangan Tarif Aplikator Nasional

“Besaran transaksi non tunai yang mencapai Rp16,52 triliun ini yang terbanyak dari transaksi dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang mencapai Rp14 triliun,” jelas Bufi, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Menurut Budi, dominasi APMK disusul oleh transaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang mencapai Rp 1,84 triliun, dan uang elektronik (UE) dengan nilai Rp681 miliar.

Menariknya, kenaikan signifikan tercatat pada transaksi QRIS yang tumbuh 156 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Angka ini sekaligus menyumbang 54 persen dari total transaksi QRIS di seluruh Kalimantan.

“Jumlah pengguna QRIS di Kaltim sudah mencapai 813 ribu orang dengan kontribusi 29 persen se-Kalimantan. Kemudian sebanyak 685 ribu merchant QRIS atau naik 33 persen ketimbang Mei 2024, dengan andil 35 persen se-Kalimantan,” ujar Budi.

Baca Juga: Kaltim Genjot Pemerataan Pembangunan hingga Pelosok 3T

Sementara itu, transaksi menggunakan APMK tumbuh 32 persen year-on-year dan menyumbang 31 persen terhadap total transaksi kartu se-Kalimantan.

Adapun transaksi uang elektronik turut mencatatkan kenaikan sebesar 3 persen, dengan kontribusi 25 persen dari wilayah Kalimantan.

Lonjakan ini tidak lepas dari intensifnya kampanye digitalisasi oleh BI Kaltim ke berbagai segmen masyarakat, mulai dari komunitas, pelajar, hingga pelaku UMKM dan instansi pemerintah.

“Pemanfaatan kanal non tunai di Kaltim terus meningkat dari tahun ke tahun, menandakan perilaku masyarakat terus mengikuti tren pembayaran digital. Terlebih Kaltim memiliki potensi terjadi peningkatan digitalisasi, ditunjukkan dengan indeks kompetitif digital berada di urutan 9 secara nasional,” jelas Budi.

Seiring dengan pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), percepatan inklusi keuangan dan digitalisasi transaksi ini menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi yang tangguh dan modern di masa depan.

Otorita IKN Perketat Pengawasan Proyek, Kualitas dan Estetika Jadi Fokus

Sebagai proyek strategis nasional dengan visi jangka panjang, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak hanya menekankan kecepatan kerja, tetapi juga kedisiplinan dalam pelaksanaan konstruksi.

Otorita IKN kini semakin tegas mengawasi pelaksanaan proyek di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), guna menjamin kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.

Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat meninjau progres proyek di kawasan Sepaku, Jumat, 5 Juli 2025.

“Pembangunan fisik harus dibarengi dengan kedisiplinan, tata kelola yang baik, serta perhatian terhadap lingkungan dan lanskap,” tegas Basuki, disadur dari ANTARA, Senin, 7 Juli 2025.

Basuki menekankan bahwa pembangunan ibu kota baru Indonesia bukan sekadar kerja infrastruktur, tetapi sebuah benchmark baru tentang bagaimana proyek berskala besar harus dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab.

Hal-hal detail seperti pengangkutan material, kebersihan jalur transportasi, hingga penataan tanaman lanskap tak luput dari perhatian.

Ia menyoroti truk-truk pengangkut tanah dan batu dari quarry yang dinilai belum sepenuhnya mematuhi standar lalu lintas dan kebersihan jalan.

Jalur menuju IKN seperti tanjakan Polewali disebut harus selalu dalam kondisi bersih dan rapi, karena mencerminkan wajah pembangunan nasional.

“Kami akan stop tempat produksi beton siap pakai (batching plan) yang masih kotori jalan minimal dua bulan, serta muatan tanah dan split harus ditutup terpal,” ujarnya.

elain aspek fisik, Otorita IKN juga memberi perhatian khusus pada penataan lanskap dan penanaman pohon yang dinilai masih belum optimal. Banyak tanaman yang ditanam tanpa memperhatikan prinsip dasar agronomi.

“Semua pohon yang telah ditanam harus diperiksa ulang, banyak ditemukan tanaman masih dibungkus karung atau plastik,” jelasnya.

Hal ini, menurut Basuki, menghambat pertumbuhan akar dan berpotensi menyebabkan kegagalan tanaman.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemilihan jenis tanaman sesuai kebutuhan air.

“Tanaman yang membutuhkan banyak air tidak boleh dicampur dengan yang tidak memerlukan air, karena kedua tanaman itu memiliki kebutuhan tumbuh yang berbeda,” ucapnya.

Lebih jauh, Basuki menyerukan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN—baik kontraktor, konsultan, maupun pengelola lapangan—memiliki persepsi dan komitmen yang sama terhadap arah pembangunan.

“Kami mengharapkan seluruh pihak terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan IKN harus memiliki pemahaman dan persepsi yang sama terkait rencana kerja, potensi tantangan, dan langkah-langkah mitigasi,” tuturnya.

Menurut Basuki, saat ini proyek IKN telah memasuki fase kedua, dengan sejumlah pekerjaan strategis akan segera dijalankan.

Ini termasuk 15 proyek multiyears seperti pembangunan jalan kawasan yudikatif, gedung legislatif, embung, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.