Pemprov Kaltim Perluas Gratispol, Mahasiswa Aktif Siap Terima Bantuan UKT 2026

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat komitmen jangka panjang dalam bidang pendidikan.

Lewat Program Gratispol, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa bantuan pendidikan bukan sekadar bentuk bantuan sosial, melainkan langkah strategis membangun daya saing sumber daya manusia (SDM) Kaltim.

Program yang sebelumnya menyasar siswa baru tingkat SMA/SMK/SLB dan mahasiswa baru perguruan tinggi ini akan diperluas cakupannya pada 2026.

Hal itu disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Senin, 7 Juli 2025, di Gedung Olah Bebaya.

“Insyaallah pada APBD murni tahun 2026, seluruh mahasiswa aktif di Kaltim akan mendapatkan bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT),” ujar Rudy, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com.

Langkah ini menunjukkan bahwa Pemprov Kaltim mulai memperlakukan sektor pendidikan sebagai instrumen utama pembangunan jangka panjang, bukan sekadar belanja rutin.

Gubernur yang akrab disapa Harum ini menegaskan bahwa program pendidikan harus menyasar seluruh elemen masyarakat secara inklusif.

“Kami sangat bersungguh-sungguh berkonsentrasi untuk membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak Kaltim agar dapat menempuh pendidikan tanpa kendala biaya lagi,” tegas Harum.

Ia juga menambahkan, perluasan kerja sama dengan PTS adalah bukti nyata bahwa Pemprov Kaltim bergerak nyata, bukan hanya membangun wacana.

Baca Juga: Dari Samarinda ke Nusantara: Kaltim Mantapkan Diri sebagai Pusat Kegiatan Nasional

“Kerja sama dengan PTS menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya berwacana, melainkan benar-benar bergerak untuk memperluas akses pendidikan tinggi di daerah,” ucapnya.

Dalam konteks pembangunan manusia, Harum menilai belanja pendidikan bukanlah beban, melainkan investasi yang akan kembali dalam bentuk kemajuan daerah. Ia optimistis hasilnya akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan.

“Alokasi anggaran pendidikan dalam APBD bukanlah pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang,” ujarnya.

Ia percaya SDM Kaltim akan mampu bersaing di level nasional maupun global dalam kurun lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Penandatanganan PKS dengan 45 PTS se-Kaltim menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur pendidikan tinggi di luar kampus negeri.

Harum juga mendorong agar PTS segera menyerahkan data mahasiswa baru, menyusul perguruan tinggi negeri yang sudah lebih dulu melakukannya, demi kelancaran pendataan dan distribusi bantuan.