SuaraKaltim.id - Rencana peluncuran program Sekolah Rakyat di Samarinda yang semula dijadwalkan pada 14 Juli 2025 kemungkinan mengalami penundaan.
Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan bahwa mereka tidak terpengaruh secara substansial oleh hal tersebut.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa penundaan tersebut murni disebabkan faktor teknis.
Hal itu ia sampaikan saat berada di Samarinda, Sabtu, 12 Juli 2025.
“Kalau soal penundaan itu hanya soal teknis. Karena prinsipnya Pemerintah Kota Samarinda sudah sangat siap melaksanakan kegiatan Sekolah Rakyat,” kata Andi Harun, disadur dari ANTARA, Minggu, 13 Juli 2025.
Informasi yang beredar menyebutkan, keterlambatan ini disebabkan oleh belum rampungnya fasilitas dasar di dua titik lokasi program, yaitu di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Provinsi Kaltim.
Keduanya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kendati demikian, Pemkot tetap menunjukkan keseriusan mereka dalam mendukung program nasional yang digagas Presiden RI tersebut.
“Saya sudah mengutus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, untuk menghadiri penandatanganan kerja sama di Jakarta pada Kamis, 10 Juli lalu," jelas Andi Harun.
Baca Juga: Dari Samarinda ke IKN: Kaltim Jawab Kepercayaan Pusat Lewat Rakernas PKK
Ia juga mengungkapkan bahwa segala aspek pelaksanaan di tingkat kota, termasuk persiapan siswa, sudah matang.
Bahkan jika peluncuran tak ditunda, Pemkot siap menjalankannya dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia.
“Seandainya tidak ditunda kami siap, karena dengan fasilitas yang dimiliki pemkot bisa saja kita alihkan sementara sembari menunggu kesiapan penuh dua lokasi yang telah ditetapkan," ujarnya.
Andi Harun juga membuka opsi kerja sama lebih lanjut jika diperlukan, termasuk mendukung kelengkapan sarana pelaksanaan.
“Pemerintah kota juga siap bantu. Tapi ini semua tidak mengurangi semangat kita untuk menyukseskan program Bapak Presiden soal Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Asal Komentar!: Wali Kota Samarinda Semprot DLH Kaltim Soal Penilaian Sampah
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Mobil Keluarga Tahan Banting Anti Mogok, Mulai Rp 60 Jutaan
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Muncul Dugaan Kasus Trans7 vs Ponpes Lirboyo untuk Tutupi 4 Kasus Besar Ini
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
-
Kabar Gembira! Pemerintah Guyur BLT Ekstra Rp30 T, 17 Juta Keluarga Baru Kebagian Rezeki Akhir Tahun
Terkini
-
Partisipasi Publik Jadi Penentu, SE2026 Disiapkan dengan Literasi Statistik
-
Warga Kaltim Diajak Ngerti Data: Langkah Awal Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
-
CEK FAKTA: Benarkah OJK Resmikan Pemutihan Data Pinjol? Ini Penjelasannya!
-
CEK FAKTA: Benarkah Puan Maharani Tak Suka Indonesia Disebut Negara Konoha?
-
Tak Menunggu Pusat, Pemkab PPU Tanggung Sendiri Program MBG di Sekitar IKN