SuaraKaltim.id - Rencana peluncuran program Sekolah Rakyat di Samarinda yang semula dijadwalkan pada 14 Juli 2025 kemungkinan mengalami penundaan.
Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan bahwa mereka tidak terpengaruh secara substansial oleh hal tersebut.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa penundaan tersebut murni disebabkan faktor teknis.
Hal itu ia sampaikan saat berada di Samarinda, Sabtu, 12 Juli 2025.
“Kalau soal penundaan itu hanya soal teknis. Karena prinsipnya Pemerintah Kota Samarinda sudah sangat siap melaksanakan kegiatan Sekolah Rakyat,” kata Andi Harun, disadur dari ANTARA, Minggu, 13 Juli 2025.
Informasi yang beredar menyebutkan, keterlambatan ini disebabkan oleh belum rampungnya fasilitas dasar di dua titik lokasi program, yaitu di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Provinsi Kaltim.
Keduanya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Kendati demikian, Pemkot tetap menunjukkan keseriusan mereka dalam mendukung program nasional yang digagas Presiden RI tersebut.
“Saya sudah mengutus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, untuk menghadiri penandatanganan kerja sama di Jakarta pada Kamis, 10 Juli lalu," jelas Andi Harun.
Baca Juga: Dari Samarinda ke IKN: Kaltim Jawab Kepercayaan Pusat Lewat Rakernas PKK
Ia juga mengungkapkan bahwa segala aspek pelaksanaan di tingkat kota, termasuk persiapan siswa, sudah matang.
Bahkan jika peluncuran tak ditunda, Pemkot siap menjalankannya dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia.
“Seandainya tidak ditunda kami siap, karena dengan fasilitas yang dimiliki pemkot bisa saja kita alihkan sementara sembari menunggu kesiapan penuh dua lokasi yang telah ditetapkan," ujarnya.
Andi Harun juga membuka opsi kerja sama lebih lanjut jika diperlukan, termasuk mendukung kelengkapan sarana pelaksanaan.
“Pemerintah kota juga siap bantu. Tapi ini semua tidak mengurangi semangat kita untuk menyukseskan program Bapak Presiden soal Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Asal Komentar!: Wali Kota Samarinda Semprot DLH Kaltim Soal Penilaian Sampah
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
Terkini
-
Demo Ribuan Massa Sempat Tak Digubris, Gubernur Rudy Mas'ud Akhirnya Buka Suara
-
7 Fraksi DPRD Kaltim Setuju Gulirkan Hak Angket Usut Kebijakan Rudy Mas'ud
-
Demo 21 April Ricuh, Massa Desak DPRD Kaltim Evaluasi Gubernur Rudy Mas'ud
-
Berakhir Ricuh, Polisi Halau Mundur Massa Aksi 21 April di Kantor Gubernur Kaltim
-
Aksi 21 April Berakhir Ricuh, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Tak Temui Massa