IKN Buka Jalan, Penajam Siapkan Akses Hunian Terjangkau bagi Warga Kecil

SuaraKaltim.id - Program nasional pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai memberikan dampak nyata di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Selain meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, program ini turut memacu geliat investasi di sektor perumahan daerah yang bertetangga langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU, Nurlaila, Senin, 14 Juli 2025, ketika ditanya soal perkembangan investasi.

"Peraturan bupati (perbub), terkait retribusi PBG dan pajak BPHTB nol rupiah sudah terbit," ujarnya, disadur dari ANTARA, Selasa, 15 Juli 2025. 

Kebijakan tersebut merupakan langkah lanjutan dari program tiga juta rumah yang menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tujuannya adalah memastikan akses terhadap hunian layak menjadi lebih mudah dan murah, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Program ini juga memberikan pembebasan biaya pada proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Persetujuan Bangunan Hunian (PBH), sehingga pengembang dapat lebih leluasa bergerak tanpa terbebani biaya awal yang tinggi.

Tak hanya itu, geliat pembangunan IKN yang bersebelahan langsung dengan wilayah Penajam, turut mendorong lonjakan permintaan izin pembangunan perumahan di daerah ini.

"IKN dan program tiga juta rumah akan dorong potensi bisnis perumahan cenderung lebih berkembang ke depan," kata Nurlaila.

Baca Juga: Demi IKN yang Aman, Polres PPU Tindak Pelanggar Lalu Lintas di Benuo Taka

Sejalan dengan percepatan izin, Pemkab Penajam juga menekankan pentingnya ketaatan pengembang terhadap standar pelayanan dasar di kawasan hunian.

Pengembang diwajibkan menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sesuai dengan dokumen teknis yang telah diajukan.

"PSU itu drainase, sampah, ruang terbuka hijau dan beberapa lainnya," jelas Nurlaila.

Sepanjang 2024, DPMPTSP mencatat telah menyetujui 18 permohonan perizinan perumahan—naik signifikan dibandingkan hanya enam pengajuan pada tahun sebelumnya.

Kecamatan Penajam menjadi wilayah dengan jumlah pengajuan tertinggi, yakni sembilan usulan.

Hal ini tak lepas dari posisinya sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan lokasi strategis yang menjadi magnet baru bagi pendatang luar daerah.

Akses Pendidikan di Kawasan Penyangga IKN Makin Merata, Seragam Gratis Dibagikan ke 37 Ribu Siswa

Upaya menjamin pemerataan akses pendidikan terus digencarkan Pemerintah Kota Balikpapan.

Lewat program bantuan seragam sekolah gratis, lebih dari 37 ribu siswa dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima bantuan perlengkapan sekolah untuk tahun ajaran 2025/2026.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Irfan Taufik, Senin, 14 Juli 2025.

“Kalau TK itu hanya satu stel, yaitu seragam batik. Sedangkan untuk SD dan SMP, masing-masing siswa menerima tiga jenis seragam, yaitu seragam nasional, seragam pramuka, dan batik,” ujar Irfan, disadur dari ANTARA, Selasa, 15 Juli 2025.

Rinciannya, seragam diberikan kepada lebih dari 13 ribu siswa SD, sekitar 12 ribu siswa SMP, dan sekitar 12 ribu siswa TK.

Program ini tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta, sebagai bentuk komitmen inklusivitas pendidikan yang merata di kota minyak.

“Program bantuan seragam sekolah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan yang inklusif dan merata di Kota Balikpapan,” tegas Irfan.

Menariknya, kebijakan ini bukan hal baru. Sudah tiga tahun berturut-turut Pemkot Balikpapan menjalankan program ini, dengan cakupan seluruh peserta didik baru.

“Bantuan ini berlaku untuk semua peserta didik baru di seluruh sekolah yang ada di Balikpapan, tanpa terkecuali,” tambahnya.

Tak hanya dari tingkat kota, sinergi pemerintah juga tampak dari kontribusi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Lewat program bertajuk 'Gratispol', Pemprov turut menyalurkan seragam gratis untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Jadi tidak berbenturan, karena berbeda kewenangan. Pemerintah provinsi untuk jenjang SMA dan SMK, sedangkan jenjang TK, SD, dan SMP ditangani pemerintah kabupaten atau kota,” jelas Irfan.

Penyaluran bantuan seragam dijadwalkan mulai Rabu, 16 Juli 2025, dan akan ditandai dengan seremoni khusus yang digelar di SMP Negeri 27 Balikpapan oleh Wali Kota Rahmad Mas’ud.

“Rabu nanti Pak Wali Kota akan membagikan seragam sekolah untuk seluruh sekolah se-Balikpapan,” kata Pelaksana Tugas Kepala SMPN 27, Jamaludin.

Distribusi seragam ke sekolah-sekolah telah dimulai sejak Senin, 14 Juli 2025, dan akan dilanjutkan dengan pembagian langsung kepada para siswa, bagi daerah yang sering disebut gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.

“Jadi hari ini kami mulai mengambil seragam untuk dibagikan kepada siswa-siswi nanti,” jelasnya.

SMPN 27 sendiri merupakan sekolah baru yang dibangun di lahan eks Lapangan Tenis Manuntung, dan mulai rampung pada Januari 2025.

Keberadaan sekolah ini menambah pilihan sekolah negeri di kawasan Balikpapan Tengah, bersama SMPN 1 dan SMPN 22.