Jalan Menuju Mandiri Pangan: Kaltim Kebut Produksi Beras

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mempercepat langkah menuju swasembada pangan, seiring dengan peran strategis daerah ini sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Target besar telah ditetapkan: kemandirian pangan, khususnya beras, bisa tercapai paling lambat tahun 2026.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, menyebutkan bahwa upaya ini menjadi bagian dari program nasional Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan yang merata dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan saat Seno berada di Samarinda, Senin, 14 Juli 2025.

“Swasembada pangan ini menjadi tantangan besar, sekaligus peluang bagi Kaltim. Kita harus bekerja keras bersama, khususnya pemerintah kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan seluruh lahan potensial, termasuk membuka lahan-lahan baru untuk pertanian,” tegasnya, disadur dari ANTARA, Selasa, 15 Juli 2025.

Dengan beban kebutuhan beras yang terus meningkat akibat pertumbuhan populasi dan pembangunan IKN, strategi perlu difokuskan pada ekspansi lahan dan peningkatan produktivitas petani lokal.

Produksi beras di Kaltim saat ini baru mencapai sekitar 170 ribu ton per tahun, jauh dari angka kebutuhan yang menyentuh 350 ribu ton.

Dua wilayah utama yang menopang produksi beras di Kaltim saat ini adalah Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU).

Namun defisit masih harus ditutup lewat pasokan dari daerah surplus seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, serta bantuan distribusi dari Bulog.

Baca Juga: Sifat Hujan Bervariasi di Kaltim, BMKG Soroti Ketimpangan Pesisir dan Pedalaman

Wagub Seno menegaskan, kunci percepatan swasembada terletak pada sinergi lintas level pemerintahan, termasuk peran aktif dari asosiasi petani seperti KTNA.

“Pemprov Kaltim sangat berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada seluruh kabupaten dan kota dalam pengembangan sektor pertanian, baik melalui program pelatihan petani, maupun pendampingan teknis dan lainnya,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar perencanaan pertanian tidak hanya bertumpu pada wilayah eksisting, tetapi juga mulai menyasar lahan-lahan tidur atau potensial yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

“Kita harus bahu-membahu demi mewujudkan masa depan pertanian Kaltim yang mandiri dan berkelanjutan,” tutur Seno.

Dengan kerja kolektif yang konsisten, Pemprov Kaltim optimistis bisa menjadi provinsi penyangga pangan yang andal, baik bagi warga lokal maupun kawasan IKN yang terus tumbuh.

Kaltim Paru-Paru Dunia, Tambang Harus Ikut Menjaga

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, kembali menegaskan pentingnya peran sektor pertambangan sebagai pilar dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Pernyataan itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke PT Indexim Coalindo di Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur (Kutim), Senin, 14 Juli 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Rudy memberikan apresiasi atas keseriusan Indexim dalam mengelola tambang secara ramah lingkungan dan berorientasi sosial.

Ia menilai bahwa komitmen perusahaan terhadap konservasi alam dan pemberdayaan masyarakat adalah contoh praktik industri yang bertanggung jawab.

“Kalimantan Timur adalah paru-paru dunia. Menjaga kelestarian hutan, air, dan keanekaragaman hayati merupakan amanah yang besar. PT Indexim telah menunjukkan langkah konkret ke arah itu,” ujarnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 15 Juli 2025.

Tak hanya pada isu lingkungan, Rudy — yang akrab disapa Gubernur Harum — juga menekankan pentingnya tata kelola perpajakan dan penyaluran tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Ia bahkan merekomendasikan agar CSR perusahaan disalurkan melalui lembaga seperti Baznas untuk memperluas manfaat ke masyarakat yang lebih tepat sasaran.

“Dunia usaha perlu menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendukung pembangunan. Indexim dapat menjadi contoh nasional dalam penerapan pertambangan hijau dan beretika,” tegasnya.

Rudy turut mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Menurutnya, pajak tersebut berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah yang digunakan untuk merancang berbagai program pembangunan strategis.

“Jika target penerimaan pajak tidak terpenuhi, maka berbagai program prioritas pemerintah daerah bisa terhambat,” ungkap Rudy.

Gubernur juga mendorong sinergi yang lebih erat antara program CSR dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan agenda pembangunan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kalau ada kegiatan seperti pembangunan sekolah, sanitasi, atau rumah layak huni, harus diselaraskan dengan program pemerintah daerah. Jangan jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Melihat potensi PT Indexim Coalindo sebagai salah satu pemegang kontrak PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), Rudy pun mendorong perusahaan untuk bersiap menjadi entitas publik melalui IPO, dengan tata kelola berstandar internasional.

Ia juga menyinggung pentingnya stabilitas sosial di kawasan tambang.

Menurutnya, keadilan dan keterbukaan dalam operasional perusahaan adalah fondasi utama mencegah potensi konflik sosial.

“Pemerintah siap menjadi mitra strategis sekaligus penengah jika ada masalah. Tapi kuncinya adalah perusahaan harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.