BTS Jadi Solusi Transportasi Murah dan Tertib di Kaltim

Sementara itu, untuk jalur strategis Samarinda dan Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah pusat telah mengambil peran lewat Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dengan menggunakan bus listrik berbasis APBN.

Kuasai Tanpa Jabatan, Diduga Atur Pemerintahan: Figur H Jadi Target

Kegerahan publik terhadap praktik pemerintahan yang tertutup kembali mencuat di Kalimantan Timur (Kaltim).

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kaltim menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jumat, 25 Juli 2025, sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang mereka nilai dijalankan oleh sosok di luar struktur resmi.

Salah satu sorotan tajam dalam aksi itu tertuju pada figur misterius berinisial “H”, yang disebut-sebut menjadi tokoh kunci dalam pengambilan keputusan strategis di lingkungan Pemprov Kaltim.

Dalam orasinya, Koordinator AMAK, Faisal Hidayat, menyebut “H” sebagai simbol dari kekuasaan tanpa bentuk hukum yang justru memegang kendali kuat di balik layar.

“H bukan sekadar inisial, tapi simbol bagaimana kekuasaan bisa menjelma dalam bentuk yang tak berbadan hukum, tapi justru mengendalikan hukum,” kata Faisal seperti dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin, 28 Juli 2025.

Selain “H”, AMAK juga menyoroti inisial lain seperti “BR” yang dianggap sebagai perpanjangan tangan kekuasaan informal tersebut di lapangan.

Aksi ini menjadi tekanan moral bagi penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Kaltim, untuk turun tangan menyelidiki kemungkinan adanya jaringan kekuasaan tak resmi yang mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Juga: EBIFF, Panggung Budaya yang Menyatukan Bangsa-Bangsa di Bumi Etam

Mahasiswa juga mengangkat berbagai persoalan yang menurut mereka mengindikasikan praktik korupsi dan konflik kepentingan, seperti renovasi Gedung DPRD Kaltim, seleksi jabatan Direktur Utama BUMD (Perusda), hingga kasus penggelapan pajak oleh PT Barokah Karya Energi (BKE) dengan nilai kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 1 triliun.

Tak berhenti di situ, mereka juga menyinggung dugaan keterkaitan pejabat lokal dengan Rafael Alun Trisambodo—mantan pejabat pajak yang divonis bersalah dalam kasus korupsi besar—sebagai peringatan terhadap ancaman integritas fiskal daerah.

Menanggapi aksi tersebut, perwakilan Pemprov Kaltim, Imanudin, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kaltim, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap membuka ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Kami tetap komit pada prinsip transparansi dan pemberantasan KKN. Semua aspirasi yang masuk akan kami telaah,” ujarnya.

Namun saat ditanya secara spesifik soal sosok “H” yang disebut dalam demonstrasi, Imanudin enggan memberi komentar lebih jauh.

“Terkait dugaan itu, tentu akan kami teruskan ke pihak berwenang,” pungkasnya.