Putus dari Sungai, Mahulu Butuh Jalan Bukan Sembako

SuaraKaltim.id - Ketergantungan Mahakam Ulu (Mahulu) pada transportasi sungai kini kembali menuai dampak serius.

Saat kekeringan ekstrem melanda dan Sungai Mahakam tak lagi bisa dilayari, distribusi pangan macet total.

Harga-harga kebutuhan pokok pun melonjak drastis, menekan masyarakat di wilayah pedalaman Kalimantan Timur (Kaltim).

Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menilai kondisi ini sebagai sinyal kuat bahwa pendekatan pembangunan di wilayah pedalaman harus segera bergeser.

"Hal yang mendesak ialah pemerintah provinsi memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan darat yang berkualitas," katanya di Samarinda, disadur dari ANTARA, Rabu, 30 Juli 2025.

Menurutnya, solusi jangka pendek seperti pengiriman sembako hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan persoalan struktural.

"Mengirim sembako itu hanya solusi jangka pendek, ibarat pemadam kebakaran yang baru bergerak ketika ada api. Ini tidak akan menyelesaikan akar masalah," tegas Purwadi.

Ia menjelaskan bahwa Mahulu memiliki pola alam yang khas—banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau panjang—yang membuat sungai tidak selalu bisa digunakan.

Kondisi ini berdampak langsung pada perekonomian dan kelancaran distribusi barang.

Baca Juga: Pemprov Kaltim Bidik Jalan Perkebunan Jadi Akses Pesisir Strategis

Karena itu, ia kembali menekankan perlunya solusi jangka panjang yang menyentuh infrastruktur dasar.

"Akses jalan darat harus benar-benar dibangun. Bangun jalan berkualitas tol, agar mobilitas orang dan barang menjadi cepat dan efisien," ujarnya.

Sayangnya, menurut dia, pembangunan jalan darat selama ini kerap terhambat oleh birokrasi lintas kewenangan—baik pusat, provinsi, maupun kabupaten.

Padahal, tantangan tersebut bisa diurai jika ada sinergi antarpemangku kebijakan.

"Harus ada perubahan paradigma. Prioritaskan pembangunan jalan dan jembatan untuk menghubungkan antarwilayah. Itu adalah kunci untuk membuka isolasi dan menggerakkan ekonomi secara berkelanjutan di Mahulu," ujar Purwadi.

Kondisi darurat akibat kekeringan juga diperkuat oleh laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mahulu.

Kepala BPBD Mahulu, Agus Darmawan, mengungkapkan bahwa harga sembako melonjak drastis dalam sepekan terakhir.

"Harga beras kemasan 25 kilogram kini mencapai Rp800 ribu hingga Rp 1 juta, sementara elpiji 12 kilogram tembus Rp 800 ribu per tabung," sebut Agus.

Menurutnya, kekeringan telah memengaruhi tiga kampung di Kecamatan Long Apari—yakni Kampung Long Apari, Noha Tivab, dan Noha Silat—dengan total 569 jiwa terdampak langsung.

Pemprov Kaltim Ngebut Perbaikan Jalan Provinsi, Target Rampung 2026

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus menggenjot perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan-jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah.

Upaya ini dipacu tidak hanya untuk mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari strategi besar menyokong kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Irhamsyah, mengatakan bahwa Gubernur Kaltim saat ini tengah fokus pada penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan, termasuk salah satunya ruas Talisayan–Tanjung Redeb sepanjang 15 kilometer yang menjadi prioritas.

Hal itu disampaikan Irhamsyah saat berada di Samarinda, Rabu, 23 Juli 2025.

"Gubernur Kaltim tengah fokus menyelesaikan infrastruktur jalan. Kita targetkan mudah-mudahan perbaikan 15 kilometer ruas Talisayan–Tanjung Redeb yang berstatus jalan provinsi bisa tuntas pada 2026 atau paling lambat 2027,” ujar Irhamsyah disadur dari ANTARA, Kamis, 24 Juli 2025.

Peningkatan akses jalan disebutnya sangat penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, serta memperlancar pergerakan orang dan barang yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tak hanya jalan provinsi, perbaikan juga menyasar sejumlah ruas jalan nasional, termasuk jalur menuju Bontang yang saat ini tengah ditangani pemerintah pusat.

“Memang masih ada beberapa titik jalan nasional yang harus diperbaiki, tapi sekarang sedang dalam proses pengerjaan,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, Pemprov Kaltim juga akan melakukan peninjauan langsung ke jalur strategis menuju IKN, khususnya koridor Jonggon–IKN.

Langkah ini ditujukan untuk merumuskan kebutuhan teknis serta mendorong sinergi lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur kawasan penyangga ibu kota baru tersebut.

“Nanti kita akan ajak Gubernur ke sana untuk melihat langsung. Soal progres konstruksinya, nanti bisa dikonfirmasi ke Dinas PUPR,” jelasnya.

Irhamsyah menekankan bahwa proyek pembangunan jalan menuju IKN merupakan bentuk kolaborasi multipihak, dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Otorita IKN (OIKN), serta skema pembiayaan lainnya.

Pemprov Kaltim menaruh harapan besar agar percepatan perbaikan jalan ini menjadi motor penggerak konektivitas regional, sekaligus memperkuat peran Kaltim sebagai pintu gerbang dan tulang punggung logistik IKN di masa depan.