Upaya ini dijalankan bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), yang selama ini menjadi mitra strategis dalam berbagai program pembangunan di wilayah perbatasan tersebut.
Dalam momentum workshop bertajuk "Pembangunan Masyarakat dan Kampung Menuju Pembangunan Berkelanjutan" di Desa Wringin Putih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Sekretaris Daerah Mahulu, Stephanus Madang, menegaskan, transformasi kampung bukan hanya menyasar aspek fisik, tetapi juga membangun sistem ketahanan jangka panjang.
Hal itu disampaikan Madang, , yang mengikuti workshop tersebut secara luring pada 29-30 Juli.
“Saat ini hampir setiap kampung (desa) di Mahulu terus bergerak menuju kemandirian pangan, termasuk melalui pengelolaan lahan produktif seluas 10 hektare per kampung hingga pembukaan lahan pertanian,” kata Madang, disadur dari ANTARA, Kamis, 31 Juli 2025.
Ia menambahkan bahwa pembukaan lahan pertanian harus dipandang sebagai bagian dari sistem yang berstruktur dan berkelanjutan, mengingat kebutuhan pangan bersifat esensial bagi kehidupan sehari-hari.
Kegiatan ini menjadi bagian dari kerja sama jangka panjang antara Pemkab Mahulu dan YKAN untuk pengelolaan hutan berkelanjutan dan penguatan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan ekologis.
Kolaborasi ini telah disepakati untuk dijalankan dalam rentang waktu 2025 hingga 2030.
Madang menjelaskan, kehadiran perangkat daerah di Magelang—termasuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mahulu—bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan upaya aktif menyerap dan mengadaptasi praktik baik dari daerah lain.
“Bawa pulang ide, bawa pulang semangat, dan bawa pulang ilmu yang bisa diterapkan di kampung kita. Belajar dari yang sudah baik, lalu sesuaikan dengan karakter lokal, itu adalah langkah cerdas,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Ngebut Perbaikan Jalan Provinsi, Target Rampung 2026
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada YKAN atas komitmen jangka panjang dalam mendampingi proses pembangunan kampung di Mahulu, sembari menekankan pentingnya keberlanjutan lintas pemerintahan dalam merumuskan kebijakan.
Harapannya, hasil workshop ini mampu memperkuat kapasitas internal pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang menyatu dengan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara holistik dan adaptif terhadap perubahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tahta Bambang Pacul di Jateng Runtuh Usai 'Sentilan' Pedas Megawati
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
- 5 Sepatu Onitsuka Tiger Terbaik untuk Jalan Kaki Seharian: Anti Pegal dan Tetap Stylish
- Bukan Dean Zandbergen, Penyerang Keturunan Ini akan Dampingi Miliano Jonathans di Timnas Indonesia?
- Elkan Baggott Curhat ke Jordi Amat: Saya Harus Seperti Apa?
Pilihan
-
Anggaran MBG vs BPJS Kesehatan: Analisis Alokasi Jumbo Pemerintah di RAPBN 2026
-
Sri Mulyani Disebut Pihak yang Restui Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta Per Bulan
-
Sri Mulyani Berencana Naikkan Iuran BPJS Kesehatan 4 Bulan Lagi
-
Viral Noel Ebenezer Sebut Prabowo Ancaman Demokrasi dan Kemanusiaan
-
Naturalisasi PSSI Belum Rampung, Miliano Jonathans Dipanggil Timnas Belanda
Terkini
-
Malaysia Lirik IKN: Komitmen Bersama Bangun Fondasi Asia Tenggara yang Tangguh
-
Dari Rp 300 Ribu Jadi Rp 9,5 Juta, Warga Balikpapan Keluhkan PBB Melonjak Drastis
-
Dari Kukar hingga Mahulu, Begini Sebaran Konsumsi Ikan Warga Kaltim
-
Kerja Sama Internasional, IKN Tarik Minat Anhui Tiongkok
-
Proyek Rp 206 Miliar, Jalan KubarMahulu Jadi Akses Penting Mobilitas Masyarakat