Upaya ini dijalankan bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), yang selama ini menjadi mitra strategis dalam berbagai program pembangunan di wilayah perbatasan tersebut.
Dalam momentum workshop bertajuk "Pembangunan Masyarakat dan Kampung Menuju Pembangunan Berkelanjutan" di Desa Wringin Putih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Sekretaris Daerah Mahulu, Stephanus Madang, menegaskan, transformasi kampung bukan hanya menyasar aspek fisik, tetapi juga membangun sistem ketahanan jangka panjang.
Hal itu disampaikan Madang, , yang mengikuti workshop tersebut secara luring pada 29-30 Juli.
“Saat ini hampir setiap kampung (desa) di Mahulu terus bergerak menuju kemandirian pangan, termasuk melalui pengelolaan lahan produktif seluas 10 hektare per kampung hingga pembukaan lahan pertanian,” kata Madang, disadur dari ANTARA, Kamis, 31 Juli 2025.
Ia menambahkan bahwa pembukaan lahan pertanian harus dipandang sebagai bagian dari sistem yang berstruktur dan berkelanjutan, mengingat kebutuhan pangan bersifat esensial bagi kehidupan sehari-hari.
Kegiatan ini menjadi bagian dari kerja sama jangka panjang antara Pemkab Mahulu dan YKAN untuk pengelolaan hutan berkelanjutan dan penguatan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan ekologis.
Kolaborasi ini telah disepakati untuk dijalankan dalam rentang waktu 2025 hingga 2030.
Madang menjelaskan, kehadiran perangkat daerah di Magelang—termasuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mahulu—bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan upaya aktif menyerap dan mengadaptasi praktik baik dari daerah lain.
“Bawa pulang ide, bawa pulang semangat, dan bawa pulang ilmu yang bisa diterapkan di kampung kita. Belajar dari yang sudah baik, lalu sesuaikan dengan karakter lokal, itu adalah langkah cerdas,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Ngebut Perbaikan Jalan Provinsi, Target Rampung 2026
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada YKAN atas komitmen jangka panjang dalam mendampingi proses pembangunan kampung di Mahulu, sembari menekankan pentingnya keberlanjutan lintas pemerintahan dalam merumuskan kebijakan.
Harapannya, hasil workshop ini mampu memperkuat kapasitas internal pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang menyatu dengan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara holistik dan adaptif terhadap perubahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Premi Asuransi Kesehatan Bisa Disesuaikan, Ini Penjelasan Industri
-
Jadwal Imsakiyah Ramadan di Samarinda, Jumat 13 Maret 2026
-
Jadwal Buka Puasa Samarinda dan Sekitarnya, Kamis 12 Maret 2026
-
Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Gubernur Rudy Mas'ud Akhirnya Dikembalikan
-
Mudik Lebaran Lebih Nyaman, BRI Fasilitasi 175 Bus Gratis untuk Masyarakat