Upaya ini dijalankan bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), yang selama ini menjadi mitra strategis dalam berbagai program pembangunan di wilayah perbatasan tersebut.
Dalam momentum workshop bertajuk "Pembangunan Masyarakat dan Kampung Menuju Pembangunan Berkelanjutan" di Desa Wringin Putih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Sekretaris Daerah Mahulu, Stephanus Madang, menegaskan, transformasi kampung bukan hanya menyasar aspek fisik, tetapi juga membangun sistem ketahanan jangka panjang.
Hal itu disampaikan Madang, , yang mengikuti workshop tersebut secara luring pada 29-30 Juli.
“Saat ini hampir setiap kampung (desa) di Mahulu terus bergerak menuju kemandirian pangan, termasuk melalui pengelolaan lahan produktif seluas 10 hektare per kampung hingga pembukaan lahan pertanian,” kata Madang, disadur dari ANTARA, Kamis, 31 Juli 2025.
Ia menambahkan bahwa pembukaan lahan pertanian harus dipandang sebagai bagian dari sistem yang berstruktur dan berkelanjutan, mengingat kebutuhan pangan bersifat esensial bagi kehidupan sehari-hari.
Kegiatan ini menjadi bagian dari kerja sama jangka panjang antara Pemkab Mahulu dan YKAN untuk pengelolaan hutan berkelanjutan dan penguatan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan ekologis.
Kolaborasi ini telah disepakati untuk dijalankan dalam rentang waktu 2025 hingga 2030.
Madang menjelaskan, kehadiran perangkat daerah di Magelang—termasuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mahulu—bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan upaya aktif menyerap dan mengadaptasi praktik baik dari daerah lain.
“Bawa pulang ide, bawa pulang semangat, dan bawa pulang ilmu yang bisa diterapkan di kampung kita. Belajar dari yang sudah baik, lalu sesuaikan dengan karakter lokal, itu adalah langkah cerdas,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Ngebut Perbaikan Jalan Provinsi, Target Rampung 2026
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada YKAN atas komitmen jangka panjang dalam mendampingi proses pembangunan kampung di Mahulu, sembari menekankan pentingnya keberlanjutan lintas pemerintahan dalam merumuskan kebijakan.
Harapannya, hasil workshop ini mampu memperkuat kapasitas internal pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang menyatu dengan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara holistik dan adaptif terhadap perubahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Pembagian Seragam Gratis Pemprov Kaltim Terlambat, Orangtua Terpaksa Beli Dulu
-
JPMorgan Berikan Validasi Atas BBRI, Kualitas Aset Membaik
-
Suara.com Audiensi dengan DPD RI Kaltim, Bahas Sinergi Publikasi dan Keterbukaan Informasi
-
KUR BRI Dukung Rosyidah Terus Kembangkan Usaha Olahan Hasil Laut di Indramayu
-
Strategi Dorong UMKM Desa Berkembang Melalui Peran Mantri BRI, Simak Kisah dari Sumatera Utara Ini