Upaya ini dijalankan bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), yang selama ini menjadi mitra strategis dalam berbagai program pembangunan di wilayah perbatasan tersebut.
Dalam momentum workshop bertajuk "Pembangunan Masyarakat dan Kampung Menuju Pembangunan Berkelanjutan" di Desa Wringin Putih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Sekretaris Daerah Mahulu, Stephanus Madang, menegaskan, transformasi kampung bukan hanya menyasar aspek fisik, tetapi juga membangun sistem ketahanan jangka panjang.
Hal itu disampaikan Madang, , yang mengikuti workshop tersebut secara luring pada 29-30 Juli.
“Saat ini hampir setiap kampung (desa) di Mahulu terus bergerak menuju kemandirian pangan, termasuk melalui pengelolaan lahan produktif seluas 10 hektare per kampung hingga pembukaan lahan pertanian,” kata Madang, disadur dari ANTARA, Kamis, 31 Juli 2025.
Ia menambahkan bahwa pembukaan lahan pertanian harus dipandang sebagai bagian dari sistem yang berstruktur dan berkelanjutan, mengingat kebutuhan pangan bersifat esensial bagi kehidupan sehari-hari.
Kegiatan ini menjadi bagian dari kerja sama jangka panjang antara Pemkab Mahulu dan YKAN untuk pengelolaan hutan berkelanjutan dan penguatan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan ekologis.
Kolaborasi ini telah disepakati untuk dijalankan dalam rentang waktu 2025 hingga 2030.
Madang menjelaskan, kehadiran perangkat daerah di Magelang—termasuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mahulu—bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan upaya aktif menyerap dan mengadaptasi praktik baik dari daerah lain.
“Bawa pulang ide, bawa pulang semangat, dan bawa pulang ilmu yang bisa diterapkan di kampung kita. Belajar dari yang sudah baik, lalu sesuaikan dengan karakter lokal, itu adalah langkah cerdas,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Ngebut Perbaikan Jalan Provinsi, Target Rampung 2026
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada YKAN atas komitmen jangka panjang dalam mendampingi proses pembangunan kampung di Mahulu, sembari menekankan pentingnya keberlanjutan lintas pemerintahan dalam merumuskan kebijakan.
Harapannya, hasil workshop ini mampu memperkuat kapasitas internal pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang menyatu dengan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara holistik dan adaptif terhadap perubahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
- Viral Karnaval Mirip Ritual Satanisme di Pekalongan, Ada Penyembelihan Hewan dan Okultisme
- Polisi Sebut Wanita di Video Viral Biksu Thailand Mendadak Kaya Sejak Bolak Balik Masuk Kuil
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
33,8 Juta Debitur Dilayani, BRI Perkuat Peran dalam Holding UMi
-
BKSDA Kaltim Selidiki Kemunculan Orang Utan di Jalan Raya Bengalon Kutim
-
Karhutla 400 Hektare di Kaltim Didominasi Lahan Mineral, BNPB: Sawit Belum Masif
-
Kisah Tati Purwanti, Mantan PMI yang Sukses Bawa Cita Rasa Bubur Cirebon ke Taipei
-
Hadirkan BRImo Taiwan, BRI Raih Penghargaan Inovasi di IDX Channel 2026