Upaya ini dijalankan bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), yang selama ini menjadi mitra strategis dalam berbagai program pembangunan di wilayah perbatasan tersebut.
Dalam momentum workshop bertajuk "Pembangunan Masyarakat dan Kampung Menuju Pembangunan Berkelanjutan" di Desa Wringin Putih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Sekretaris Daerah Mahulu, Stephanus Madang, menegaskan, transformasi kampung bukan hanya menyasar aspek fisik, tetapi juga membangun sistem ketahanan jangka panjang.
Hal itu disampaikan Madang, , yang mengikuti workshop tersebut secara luring pada 29-30 Juli.
“Saat ini hampir setiap kampung (desa) di Mahulu terus bergerak menuju kemandirian pangan, termasuk melalui pengelolaan lahan produktif seluas 10 hektare per kampung hingga pembukaan lahan pertanian,” kata Madang, disadur dari ANTARA, Kamis, 31 Juli 2025.
Ia menambahkan bahwa pembukaan lahan pertanian harus dipandang sebagai bagian dari sistem yang berstruktur dan berkelanjutan, mengingat kebutuhan pangan bersifat esensial bagi kehidupan sehari-hari.
Kegiatan ini menjadi bagian dari kerja sama jangka panjang antara Pemkab Mahulu dan YKAN untuk pengelolaan hutan berkelanjutan dan penguatan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan ekologis.
Kolaborasi ini telah disepakati untuk dijalankan dalam rentang waktu 2025 hingga 2030.
Madang menjelaskan, kehadiran perangkat daerah di Magelang—termasuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mahulu—bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan upaya aktif menyerap dan mengadaptasi praktik baik dari daerah lain.
“Bawa pulang ide, bawa pulang semangat, dan bawa pulang ilmu yang bisa diterapkan di kampung kita. Belajar dari yang sudah baik, lalu sesuaikan dengan karakter lokal, itu adalah langkah cerdas,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Ngebut Perbaikan Jalan Provinsi, Target Rampung 2026
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada YKAN atas komitmen jangka panjang dalam mendampingi proses pembangunan kampung di Mahulu, sembari menekankan pentingnya keberlanjutan lintas pemerintahan dalam merumuskan kebijakan.
Harapannya, hasil workshop ini mampu memperkuat kapasitas internal pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang menyatu dengan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara holistik dan adaptif terhadap perubahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
BRI Optimistis Fundamental Perbankan Dukung Stabilitas Pasar Saham
-
Perbanas: Industri Perbankan Nasional Tetap Kuat di Tengah Ketidakpastian Global
-
BRI Consumer Expo 2026, Banyak Promo Menarik untuk Hunian, Kendaraan, hingga Liburan
-
Rapat Bahas Hak Angket Rudy Mas'ud Gagal, Fraksi Golkar Kompak Mangkir
-
Kaltim Resmi Buka Penerbangan Rute Samarinda-Melak, Segini Tarifnya