Pendidikan Merata di Kawasan IKN, PPU Targetkan 6.000 Siswa Terima Kartu Cerdas

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung akses pendidikan dasar yang merata dan inklusif.

Melalui program Kartu Penajam Cerdas, sedikitnya 6.000 siswa baru tingkat SD dan SMP menjadi sasaran penerima manfaat pada tahun ajaran 2025/2026.

Hal itu disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor ketika dimintai keterangan mengenai program prioritas bidang pendidikan, di Penajam, Rabu, 30 Juli 2025.

"Program Kartu Cerdas Penajam akan sasar sekitar 6.000 peserta didik," ujar Mudyat.

Program ini menyasar anak-anak yang baru masuk ke kelas I SD dan kelas VII SMP di wilayah yang sebagian daerahnya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.

Tujuan utama meringankan beban biaya pendidikan yang kerap memberatkan orang tua saat tahun ajaran baru dimulai.

Untuk menjamin ketepatan sasaran, pemerintah daerah terus menyempurnakan skema pelaksanaan dan menyesuaikan regulasi agar program berjalan efektif.

Bantuan disalurkan dalam bentuk dana tunai guna mengganti pengeluaran awal orang tua peserta didik, seperti perlengkapan sekolah.

Program ini juga telah disusun agar tidak tumpang tindih dengan bantuan pendidikan lainnya yang bersumber dari provinsi maupun pemerintah pusat.

Baca Juga: Proyek IKN Jadi Sorotan DPR RI, Bandara VVIP hingga Jalan Inti Masuki Fase Penting

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) PPU telah menyiapkan mekanisme teknis agar koordinasi lintas program berjalan optimal.

Mudyat menekankan bahwa tujuan utama dari Kartu Penajam Cerdas adalah memastikan tidak ada anak yang gagal sekolah hanya karena alasan ekonomi.

“Program ini dirancang melalui beberapa tahapan agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Pelaksanaan program masih menunggu dasar hukum berupa peraturan bupati (perbup) yang ditargetkan terbit menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025.

Meski tahun ajaran telah berjalan, pemerintah tetap berkomitmen menyalurkan bantuan secepat mungkin.

“Kami tetap komitmen mempercepat realisasi penyaluran bantuan pendidikan tersebut,” tambah Mudyat.

IKN Dibuka Lebar untuk Dunia: Basuki Tegaskan Komitmen Investasi Sehat dan Berkelanjutan

Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menguatkan komitmen menjadikan Nusantara sebagai kota masa depan yang tak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga inklusif dari sisi ekonomi dan investasi.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya untuk investasi yang sehat dan berkelanjutan di kawasan IKN, yang terletak di sebagian wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Hal itu disampaikan Basuki ketika dirinya berada di Sepaku, PPU, Selasa, 29 Juli 2025.

“Kami komitmen untuk terus buka ruang investasi yang sehat dan berkelanjutan di IKN,” ujar Basuki disadur dari ANTARA, Rabu, 30 Juli 2025.

Pendekatan ini tak hanya difokuskan pada peningkatan arus modal, tetapi juga diarahkan untuk mendorong kerja sama regional yang saling menguntungkan, khususnya dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Kunjungan diplomatik dan bisnis dari berbagai negara mulai berdatangan.

Basuki menyebut, Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam beserta kalangan pengusaha dari sektor konstruksi, ritel, tekstil, dan pariwisata sudah mulai menjajaki peluang kerja sama investasi di IKN.

Tak lama berselang, Deputy Premier Sarawak Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hasan bersama para pelaku usaha Malaysia juga ikut mengamati peluang kolaborasi lintas sektor.

"Dan juga sekaligus buka jalan bagi kerja sama lintas sektor antara Malaysia, khususnya Sarawak, dengan Indonesia," tambah Basuki.

Sebagai kawasan percontohan pemerintahan yang efisien dan ramah usaha, IKN dirancang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga motor penggerak integrasi kawasan.

Otorita IKN ingin menjadikan Nusantara sebagai titik temu pertumbuhan ekonomi ASEAN berbasis ekosistem hijau dan kemitraan global.

Data terbaru menunjukkan, realisasi investasi dalam negeri untuk IKN telah mencapai sekitar Rp 65,73 triliun.

Sebagian besar berasal dari sektor hunian melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 63,3 triliun, disusul investasi di sektor jalan dan terowongan multi utilitas (MUT) senilai Rp 71,8 triliun.

“Perusahaan yang tertarik untuk terlibat dalam pembangunan IKN tersebut dari dalam maupun luar negeri,” jelas Basuki.

Dengan fondasi infrastruktur yang semakin berkembang dan dukungan dari berbagai pihak, IKN terus diarahkan menjadi kota kolaboratif, tempat berbagai bangsa bisa tumbuh bersama dalam semangat kemitraan, inovasi, dan keberlanjutan.