Pusat dan Daerah Lempar Tanggung Jawab, Mahulu Terus Terpuruk

“Pusat dan daerah seperti saling lempar tanggung jawab. Ini bukan soal wewenang, ini soal nyawa dan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan akses jalan bukan hanya tentang konektivitas, tetapi soal komitmen negara terhadap wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

“Pemerintah harus berani alokasikan anggaran khusus dan membuat target yang jelas untuk membangun jalan ke Mahulu. Tanpa itu, kita akan terus ulangi krisis ini tiap tahun,” tutur Purwadi.

Rp 206 Miliar untuk Mahulu: Jalan Darat Pertama Kini Dikerjakan

Setelah puluhan tahun hanya mengandalkan Sungai Mahakam sebagai satu-satunya jalur transportasi utama, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), akhirnya melihat titik terang untuk keluar dari keterisolasian wilayah.

Pembangunan jalan darat Tering–Ujoh Bilang sejauh 28 kilometer resmi dimulai, menandai era baru keterhubungan fisik dan sosial bagi salah satu daerah terluar di Kalimantan.

Dukungan datang dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menilai infrastruktur ini sebagai wujud keseriusan pemerintah menjawab kebutuhan dasar masyarakat pedalaman.

Ia tak menampik bahwa kondisi Mahulu selama ini sangat rentan terhadap gangguan distribusi, terutama ketika jalur sungai tak bisa diandalkan.

Hal itu disampaikan Ekti pada Selasa, 29 Juli 2025.

Baca Juga: Putus dari Sungai, Mahulu Butuh Jalan Bukan Sembako

“Ketika air surut, masyarakat Mahulu sangat menderita. Transportasi macet, logistik tertahan, harga bahan pokok melonjak. Jalan darat ini akan menjadi penyambung kehidupan,” ujar Ekti, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 31 Juli 2025.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) telah mengalokasikan dana Rp206 miliar dari APBD Murni 2025 untuk mendukung proyek ini.

Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap awal pelaksanaan. Jalan penghubung dari Tering ke Ujoh Bilang akan membentang sepanjang 136 kilometer, dengan skema pembiayaan lintas pemerintah:

• Segmen 0–10 km didanai melalui APBN,
• Segmen 10–41 km ditanggung APBD Kaltim,
• Segmen 41–117 km kembali ke APBN,
• Segmen 117–136 km menjadi tanggung jawab Pemkab Mahulu.

Menurut Ekti, dominasi sungai sebagai satu-satunya jalur transportasi selama ini berdampak besar terhadap lambatnya distribusi kebutuhan dasar, dan memperlebar ketimpangan antarwilayah.

“Distribusi beras ke Long Pahangai atau Long Apari bisa berkali lipat harganya dibanding di kota. Jalan darat akan memperpendek waktu tempuh, menurunkan biaya logistik, dan mempercepat pembangunan,” jelasnya.

Ia memastikan DPRD Kaltim akan konsisten mengawal pembangunan ini hingga rampung sepenuhnya.