Efisiensi 75 Persen vs Gratispol: Mampukah Pemprov Kaltim Menepati Komitmen?

SuaraKaltim.id - Wacana efisiensi anggaran hingga 75 persen yang belakangan ramai dibicarakan, dipastikan tidak akan mengganggu jalannya program prioritas di Kalimantan Timur (Kaltim).

Salah satunya adalah program bantuan pendidikan Gratispol yang selama ini menyasar perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Kepastian itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah.

Menurutnya, Gubernur Kaltim tetap berkomitmen menjadikan Gratispol sebagai program utama di sektor pendidikan.

Hal itu disampaikan Dasmiah, Jumat, 5 September 2025.

“Ini tetap program prioritas. Sudah saya sampaikan juga di rapat bersama perguruan tinggi swasta. Insyaallah anggarannya tidak terganggu, sampai saat ini belum ada masalah,” tegas Dasmiah, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 7 September 2025.

Ia memastikan, hingga kini pelaksanaan program berjalan normal tanpa kendala berarti.

Bahkan di tengah kondisi fiskal yang menantang, Pemprov Kaltim disebut tetap menjaga komitmen terhadap dua sektor penting: pendidikan dan kesehatan.

“Artinya Gubernur kita sangat peduli terhadap pendidikan dan kesehatan. Semoga terus berjalan lancar,” tambahnya.

Baca Juga: Anti-Flexing! Gubernur dan Wagub Kaltim Pilih Kesederhanaan daripada Pamer Harta

Menyinggung soal potensi terganggunya program akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat, Dasmiah meminta publik agar tidak buru-buru berspekulasi.

Menurutnya, langkah antisipasi sudah disiapkan pemerintah daerah.

“Jangan bicara kemungkinan dulu. Mitigasinya sudah ada dan sudah jelas. Yang penting program prioritas seperti Gratispol ini tetap diutamakan,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, mengingatkan pentingnya menjaga keberlangsungan program prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Ia menilai, efisiensi seharusnya lebih diarahkan pada kegiatan yang sifatnya seremonial, bukan pada layanan dasar.

“Ada dilema antara efisiensi dan kepentingan publik. Tapi visi misi Pak Gubernur harus tetap jalan. Kalau program unggulan tidak terealisasi, maka akan sangat disayangkan,” ungkap Damayanti.