CEK FAKTA: Malaysia Akan Kembalikan Ambalat ke Indonesia?

SuaraKaltim.id - Beredar sebuah video di Facebook dengan klaim bahwa Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan mengembalikan Ambalat ke Indonesia.

Video tersebut diunggah akun “Anna Lily” pada Selasa, 9 September 2025.

Dalam narasi unggahan, ditulis:

“ANWAR IBRAHIM MINTA MAAF KE PRABOWO MENGAMBIL PULAU AMBALAT ANWAR IBRAHIM AKAN KEMBALIKAN PULAU YANG MALAYSIA AMBIL ANWAR IBRAHIM TAKUT PERANG DENGAN INDONESIA KARNA MILITER INDONESIA TERKUAT DI ASIA TENGARA”.

Hingga Jumat, 12 September 2025, video tersebut telah mengundang lebih dari 3.300 komentar dan dibagikan hampir 1.000 kali.

Melansir dari TurnBackHoax.id, tim pemeriksa fakta melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci “Anwar Ibrahim minta maaf dan kembalikan Ambalat ke Indonesia” ke mesin pencarian Google.

Hasilnya:

• Tempo.co (27 Juni 2025): “Anwar Ibrahim: Pengelolaan Blok Ambalat Melalui Joint Development Authority”. Berita ini menjelaskan bahwa Malaysia dan Indonesia sepakat bersama-sama mengelola migas di Blok Ambalat melalui skema joint development authority, bukan menyerahkan wilayah.
• Kompas Internasional (9 Agustus 2025): “Sengketa Blok Ambalat: Indonesia Ingin Damai, Malaysia Tak Mau Perang”. Dalam laporan tersebut, Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa sengketa Ambalat akan diselesaikan melalui jalur diplomatik, hukum, dan forum teknis penetapan batas maritim. Indonesia pun menyatakan bahwa penyelesaian masalah ini tetap mengikuti prinsip damai ASEAN.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim “Malaysia bakal kembalikan Ambalat ke Indonesia”.

Dapat disimpulkan, klaim yang menyebut Malaysia akan mengembalikan Ambalat ke Indonesia adalah tidak benar.

Baca Juga: CEK FAKTA: Apakah Benar Ada Program Token Listrik Gratis Rp250 Ribu?

Faktanya, yang disepakati kedua negara adalah pengelolaan bersama migas di Ambalat melalui mekanisme joint development authority serta penyelesaian sengketa lewat jalur diplomatik.

Dengan demikian, unggahan tersebut dapat dikategorikan sebagai konten palsu (fabricated content).