Gratispol Belum Jalan, Seragam Putih Abu-abu Siswa Baru Kaltim Tertunda

SuaraKaltim.id - Program seragam gratis untuk pelajar SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga kini masih belum terealisasi.

Bukan karena kesengajaan, melainkan lantaran proses penganggaran belum mendapatkan persetujuan resmi dari DPRD Kaltim.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menjelaskan bahwa rencana seragam gratis sudah masuk dalam pembahasan, bersamaan dengan sejumlah program pendidikan lain dalam skema Gratispol.

Namun, pembahasan tersebut belum sampai tahap pengesahan.

Hal itu disampaikan Sarkowi, Jumat, 19 September 2025.

“Sudah dibahas dalam pembahasan anggaran, tapi saat ini masih menunggu pandangan umum fraksi serta tanggapan dari pihak pemerintah. Jadi belum bisa dijalankan karena anggarannya belum diketok,” jelas Sarkowi, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin, 22 September 2025.

Pernyataan itu juga merespons keluhan sejumlah orang tua yang mempertanyakan belum diterimanya seragam bagi siswa baru.

Menurut Sarkowi, keterlambatan ini murni akibat mekanisme anggaran yang masih berjalan.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim mengonfirmasi bahwa distribusi seragam putih abu-abu memang tertunda, seiring penyesuaian fiskal daerah.

Baca Juga: 7.904 Mahasiswa Kaltim Terima Bantuan Gratispol Tahap Pertama

Program ini merupakan bagian dari janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, untuk membagikan seragam gratis kepada 65.004 siswa baru dari 447 sekolah negeri maupun swasta di jenjang SMA, SMK, dan SLB.

Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan sejak awal bahwa bantuan seragam hanya berupa satu setel putih abu-abu.

Jenis lainnya seperti Pramuka, batik, atau seragam khusus tetap menjadi tanggung jawab orang tua.

“Dari awal sudah kami sampaikan bahwa seragam gratis hanya mencakup seragam putih abu-abu,” ujar Seno Aji dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Saat ini, belum jelas apakah anggaran seragam gratis bisa masuk dalam APBD Perubahan 2025 atau harus menunggu realisasi pada APBD Murni 2026.