Jakarta Masih Ibu Kota, IKN Jadi Pusat Politik Mulai 2028

SuaraKaltim.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan posisi Jakarta masih menyandang status ibu kota negara, meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai pusat politik Indonesia mulai 2028.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang resmi berlaku sejak 30 Juni 2025.

Hal itu disampaikan Pramono dalam sambutannya saat menerima kunjungan kelas Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu, 24 September 2025.

“Dengan terminologi ibu kota politik, ini bisa bermacam-macam. Pasti Pak Gubernur Lemhannas juga bisa menjabarkan bahwa transformasi pemindahan pemerintahan ini pasti tidak dilakukan secara keseluruhan di tahun 2028,” ujarnya, disadur dari ANTARA, Selasa, 30 September 2025.

Menurutnya, pada 2028 pusat pemerintahan eksekutif, legislatif, hingga yudikatif kemungkinan besar sudah berkegiatan di IKN.

Namun, Jakarta masih akan menjadi pusat bisnis dan sebagian besar aktivitas administrasi pemerintahan.

Karena itu, ia meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan langkah-langkah transisi.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta diproyeksikan sebagai kota global yang inklusif dengan budaya Betawi sebagai identitas utama.

“Nanti, billboardnya, batas-batas kecamatannya, batas kotanya, akan kami beri dengan simbol-simbol Betawi karena ini memang undang-undang,” ucapnya.

Baca Juga: 80 Persen Warga PPU dan IKN Ditargetkan Nikmati Air Bersih dalam 5 Tahun

Meski demikian, Pramono menekankan penguatan budaya Betawi tidak akan mengurangi sifat multikultural yang sudah lama melekat di Jakarta.

Ia juga menyoroti pentingnya transformasi sosial untuk mengatasi kesenjangan ekonomi.

“Di Republik ini hampir semua orang kaya mencatatkan pajak dan sebagainya di Jakarta, tetapi persoalannya adalah warga yang tidak mampu, yang kurang beruntung, juga sebagian besar ada di Jakarta,” ungkapnya.

Selain soal sosial dan budaya, Pramono menilai Jakarta perlu mempercepat transformasi ekonomi.

Ia menegaskan ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar harus dikurangi.

“APBD Jakarta di tahun 2025 ini besarnya kurang lebih Rp 92 triliun. Tetapi saya tidak mau kita menggantungkan kepada APBD yang kelihatannya besar sekali. Bagaimana caranya? Maka harus mengubah behavior, cara kerja,” kata Pramono.