Sorotan Anggaran Influencer Rp 1,7 Miliar, Kadispar Kaltim: Jumlah itu Kecil

SuaraKaltim.id - Menjelang beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berupaya memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berbagai strategi diluncurkan, mulai dari optimalisasi kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) hingga promosi digital melalui influencer.

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menilai potensi MICE sangat besar untuk mendorong kunjungan wisatawan.

Hal itu ia sampaikan, Minggu, 28 September 2025.

“Kami selalu terbuka terhadap investasi dan siap menjadi tuan rumah berbagai event, baik dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah,” ujarnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin, 29 September 2025.

Namun, langkah Dispar menggandeng influencer lewat program famtrip menuai sorotan publik.

Anggaran influencer sekitar Rp 1,7 miliar disebut dialokasikan untuk 30 orang.

Ririn menegaskan dana tersebut tidak hanya untuk honor, melainkan juga mencakup transportasi, akomodasi, SPPD, hingga administrasi.

“Jumlah itu kecil untuk promosi pariwisata. Kita bicara effort ke lapangan, bukan sekadar honor. Jangan buru-buru menilai pemborosan,” tegasnya.

Baca Juga: Roda Ekonomi Desa Penyangga IKN Digairahkan lewat Program Korporasi Ternak

Di sisi lain, persoalan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Beberapa destinasi wisata di Kutai Barat dan Mahakam Ulu misalnya, masih terkendala akses jalan serta area blank spot sinyal.

“Blank spot juga mengganggu promosi karena wisatawan ingin membagikan pengalaman secara langsung. Kami sudah sinergi dengan Kominfo, seperti di Puntang yang sudah dapat internet gratis,” jelasnya.

Terkait pengalihan anggaran dari pengembangan desa wisata ke promosi digital, Ririn menyebut hal itu bukan berarti mengesampingkan desa wisata.

Tahun depan, program tersebut akan tetap dilanjutkan melalui skema kolaborasi dengan pihak swasta dan Bank Indonesia.

“Kita tidak bisa mengandalkan APBD saja. Kolaborasi dengan pihak swasta akan dituangkan dalam MoU dengan kepala daerah,” ujarnya.