-
Pemprov Kaltim menutup sementara satu dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda karena belum memenuhi standar kebersihan dan penjamah makanan belum bersertifikat higienitas.
-
Dinas Kesehatan Kaltim menegaskan langkah tersebut bersifat preventif untuk memastikan makanan yang dikonsumsi peserta didik aman dan bebas dari risiko kontaminasi.
-
Dinkes Kaltim mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG setelah pelatihan dan uji sampel makanan selesai dilakukan.
Sebelum sertifikat itu keluar, dilakukan uji sampel makanan guna memastikan produk yang dihasilkan benar-benar aman dikonsumsi.
“Kami sedang koordinasi dengan MBG. Kalau itu berjalan, kita bisa segera terbitkan SLHS. Intinya, anak-anak kita di Kaltim yang mengonsumsi produk ini harus benar-benar terjamin keamanannya,” tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
3 Mobil Kecil Toyota Paling Populer, Dikenal Irit dan Bandel Dipakai Harian
-
5 Mobil Bekas 80 Jutaan Terbaik, Pilihan Rasional Anak Muda dan Keluarga Baru
-
5 Body Lotion Efektif untuk Kulit Kering, Ringan dan Nyaman Dipakai Harian
-
Bocoran Huawei Mate 80, Dikabarkan Punya RAM 20GB Jelang Peluncuran
-
Truk Sawit di Kaltim Wajib Pakai Plat KT untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah