-
Dinkes Kaltim menutup sementara dapur MBG di Lempake, Samarinda, karena penjamah makanan belum mengikuti pelatihan higienitas yang menjadi syarat wajib operasional.
-
Penutupan dilakukan sebagai bentuk pengawasan untuk menjamin keamanan pangan peserta program, disertai evaluasi tata ruang dapur guna mencegah kontaminasi silang.
-
Setelah pelatihan selesai, dapur MBG akan kembali beroperasi, sementara penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG terus dipercepat agar distribusi aman dan sesuai standar.
SuaraKaltim.id - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan langkah penutupan sementara salah satu dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda merupakan bentuk pengawasan untuk menjamin keamanan pangan bagi peserta didik.
Akibat penghentian sementara tersebut, distribusi makanan ke beberapa sekolah, termasuk SMAN 2 Samarinda, sempat terhenti.
Dari hasil evaluasi, dapur MBG di kawasan Lempake itu diketahui belum memenuhi persyaratan karena penjamah makanannya belum mengikuti pelatihan higienitas.
Hal itu disampaikan Tenaga Sanitasi Lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Carla, Jumat, 3 Oktober 2025.
“Jadi begini, kemarin saat pertemuan kita sudah membahas bahwa ada dapur yang penjamahnya belum dilatih. Karena kesibukan Dinkes, pelatihan sempat ditunda. Namun, beberapa hari lalu sudah dilaksanakan pelatihan,” ungkapnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 5 Oktober 2025.
Carla menjelaskan sejak awal pihaknya telah mengingatkan seluruh Sentra Produksi Program Gizi (SPPG) agar menghentikan sementara operasional dapur jika penjamahnya belum dilatih.
“Di Samarinda ada satu SPPG yang ditutup sementara, sedangkan di Kukar ada satu juga. Tetapi di Kukar mereka sudah lebih dulu melaksanakan pelatihan sehingga tidak perlu di-off-kan,” bebernya.
Selain persoalan pelatihan, tim Dinkes juga melakukan evaluasi teknis terhadap tata ruang dapur untuk mencegah potensi kontaminasi silang selama proses pengolahan makanan.
“Selama penutupan sementara, kami juga memberikan masukan terkait layout dapur untuk mencegah potensi kontaminasi silang. Jadi selain pelatihan, ada evaluasi teknis yang juga dilakukan,” jelas Carla.
Baca Juga: Cegah Tumpang Tindih, Pemkab PPU Lakukan Pendataan Penerima MBG di Wilayah IKN
Menurutnya, dapur di Samarinda akan kembali beroperasi setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
“Untuk Samarinda, setelah pelatihan selesai, seharusnya mulai Senin depan sudah bisa beroperasi kembali,” ujarnya.
Lebih lanjut, Carla menyebut penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG kini tengah dipercepat.
Namun, sesuai ketentuan, setiap dapur wajib melalui pemeriksaan sampel pangan terlebih dahulu sebelum izin laik diberikan.
“Kami sedang koordinasi dengan MBG. Kalau itu berjalan, kita bisa segera terbitkan SLHS. Intinya, anak-anak kita di Kaltim yang mengonsumsi produk ini harus benar-benar terjamin keamanannya,” tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Total Dana Korban Penipuan Tembus Rp811,1 Miliar, Sebanyak 702.833 Rekening Diblokir
- Media Inggris: FIFA ASEAN Cup Akal-akalan Infantino Pertahankan Posisi, Prabowo Kena Prank
- Jokowi Tak Lagi Optimis Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Respons Santai: Pilpres Masih Jauh
- Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Menolak Gugatan Soal Ijazah Gibran
- Jokowi Tampak Tak Lagi Optimistis Gibran Jadi Pasangan Prabowo di Pilpres 2029
Pilihan
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
Terkini
-
Bukan Tenggelam, Pria Tewas di Sungai Mahakam Ternyata Korban Pengeroyokan
-
Warga Kaltim Diminta Waspada Sakit ISPA dan Demam Berdarah
-
Dukung Gelaran MotoGP Mandalika Berkelanjutan, BRI Perkuat Waste Management Melalui BRI Peduli
-
BRI dan KPK Bersinergi Cetak Penyuluh Antikorupsi
-
Dana Karbon Rp73,2 Miliar Mengucur ke Kaltim untuk Pengurangan Emisi