Pemprov Kaltim Siapkan Langkah Antisipasi Pemangkasan Dana Transfer 2026

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kini tengah bersiap menghadapi potensi penyesuaian besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 menyusul rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Salah satu pos yang paling disorot adalah tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN), yang selama ini menjadi beban cukup besar bagi keuangan daerah.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan bahwa penyesuaian terhadap TPP hampir tak terhindarkan bila dana transfer benar-benar turun hingga separuh dari tahun sebelumnya.

“Pasti ada pemangkasan, tetapi kebijakan ini akan dibicarakan bersama ASN karena kondisi fiskal kita memang tidak memungkinkan,” jelas Seno di Samarinda, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin, 6 Oktober 2025.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.731/2023, nominal TPP untuk pejabat tinggi daerah terbilang besar—sekretaris daerah bisa memperoleh hingga Rp 99 juta per bulan, sedangkan pejabat eselon lain seperti kepala badan, inspektur, dan direktur RSUD kelas A menerima puluhan juta rupiah setiap bulan.

Seno menegaskan, penyesuaian tersebut bukan hanya menyasar TPP, tetapi juga proyek-proyek yang dinilai belum mendesak.

“Mungkin bukan hanya TPP, tapi sejumlah proyek strategis juga akan kita pangkas atau bahkan dibatalkan,” ujarnya.

Meski begitu, pemerintah provinsi memastikan bahwa program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan gratis tetap berjalan tanpa pengurangan.

“Itu wajib jalan. Pendidikan gratis dan kesehatan gratis tetap jadi prioritas kami,” tegasnya.

Baca Juga: Cegah Kekosongan Layanan Publik, Kaltim Usulkan P3K Paruh Waktu

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, alokasi TKD untuk Kaltim pada 2026 diproyeksikan hanya sebesar Rp 2,49 triliun, mencakup DBH migas Rp 48 miliar, DBH minerba Rp 1,19 triliun, dana reboisasi Rp 51 miliar, dan DAU sekitar Rp 866 miliar.

“Kegiatan yang tidak mendesak akan kita tunda, sementara fokus tetap diarahkan pada program yang benar-benar prioritas,” pungkas Seno.