-
Pemerintah pusat menegaskan komitmen menuntaskan kasus perambahan di kawasan hutan pendidikan Unmul dan menelusuri aktor utama di balik kegiatan ilegal tersebut.
-
Balai Gakkum Kehutanan Kalimantan diminta memperkuat koordinasi dengan Unmul untuk mempercepat penanganan dan pembenahan tata kelola KHDTK agar tidak kembali dirambah.
-
Dirjen Gakkum Kehutanan Dwi Januanto menekankan pentingnya dukungan publik untuk menjaga transparansi dan memperkuat kontrol sosial dalam perlindungan hutan pendidikan sebagai kawasan konservasi dan riset.
SuaraKaltim.id - Pemerintah pusat menegaskan komitmennya menuntaskan kasus perambahan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pendidikan dan Latihan Kehutanan (Diklathut) Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul) yang hingga kini belum menemui akhir.
Fokus utama saat ini adalah menelusuri aktor intelektual di balik praktik ilegal tersebut.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan pihaknya telah meminta Balai Gakkum Kehutanan wilayah Kalimantan untuk memperkuat koordinasi dengan pihak kampus dalam penanganan kasus tersebut.
“Saya sudah minta Balai Gakkum Kehutanan Kalimantan intens koordinasi dengan Unmul untuk penanganan perambahan KHDTK Unmul,” ucap Dwi Januanto, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 9 Oktober 2025.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini bukan sekadar upaya penindakan, tetapi juga bagian dari pembenahan tata kelola KHDTK agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Masih berproses mengenai soal itu,” jelasnya, saat ditanya soal dua tersangka yang sebelumnya bebas dalam praperadilan.
Dwi juga menyoroti pentingnya dukungan publik untuk menjaga transparansi dan memberikan tekanan moral bagi keberlanjutan proses hukum.
Ia menilai, keterlibatan masyarakat akan memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap pengelolaan kawasan hutan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang konservasi dan riset, bukan eksploitasi.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Paket Ekonomi 8+4+5 untuk Jaga Daya Tahan Rakyat
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
4 Sepatu Running Lokal yang Populer, Nyaman Maksimal buat Lari Harian
-
Kasus Korupsi Tambang Rp500 Miliar, Eks Kadistamben Kutai Kartanegara Ditahan
-
BRI Sepakat Tebar Dividen Rp52,1 Triliun, Cek Jadwal Detail dan Pembagiannya
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim