Reformasi Birokrasi Era Digital: Kemendagri Integrasikan Data Lewat SIE

SuaraKaltim.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat langkah menuju birokrasi modern dengan meluncurkan Sistem Informasi Eksekutif (SIE), sebuah platform terpadu yang menghubungkan data pemerintahan pusat dan daerah secara real-time.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Muhamad Valiandra, menyebut SIE menjadi tonggak penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis bukti (evidence-based policy).

“Selama ini, data pemerintah sering terpisah antarinstansi, tidak seragam, dan terlambat disajikan sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Melalui SIE, semua informasi strategis, mulai dari pembangunan, keuangan daerah, kependudukan, hingga layanan publik kini terhubung dalam satu ekosistem data terpadu,” kata Valiandra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025, dikutip dari ANTARA.

Menurutnya, sistem ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan klasik birokrasi, seperti fragmentasi data dan rendahnya interoperabilitas antarinstansi.

SIE dilengkapi fitur visualisasi data interaktif, analisis berbasis kecerdasan buatan (AI), serta pemantauan capaian program prioritas nasional secara real-time.

“Salah satu manfaat yang kita harapkan adalah peningkatan efisiensi birokrasi hingga 30–40 persen, percepatan pengambilan keputusan dari hitungan minggu menjadi menit, penghematan anggaran operasional hingga ratusan miliar rupiah secara nasional, serta peningkatan kualitas layanan publik melalui data yang akurat dan tepat sasaran. Jadi, kita tidak ketinggalan terus dengan dinamika yang bergerak sangat cepat,” ujarnya.

Valiandra menegaskan, pengembangan SIE berlandaskan pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, yang memperkuat sinergi pusat-daerah dalam tata kelola data nasional.

Selain memperkuat koordinasi pemerintahan, peluncuran SIE juga mendukung Astacita ke-7 Presiden Prabowo Subianto, yakni reformasi birokrasi, hukum, dan pencegahan korupsi.

“SIE diharapkan menjadi katalis dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah, mempercepat transformasi digital pemerintahan, dan mendukung terwujudnya visi Astacita Presiden Prabowo,” kata Valiandra.

Baca Juga: 150 Enumerator Dibutuhkan untuk Validasi Data Kemiskinan di Bontang

Ia menutup dengan penegasan bahwa digitalisasi pemerintahan hanya akan berhasil bila berakar pada tata kelola data yang baik dan terstandar.

“Melalui integrasi data dari berbagai pemangku kepentingan, SIE diharapkan menjadi katalisator dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan, memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta mendukung pencapaian Astacita Bapak Presiden Prabowo,” tuturnya.