Kemendagri Dampingi Bangkalan Susun Perda Pajak dan Retribusi yang Lebih Adaptif

SuaraKaltim.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan teknis kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, dalam proses penyusunan draft perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wakil Bupati Bangkalan, Fauzan Ja’far, menjelaskan bahwa pendampingan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan daerah dalam menyusun regulasi yang sejalan dengan kebijakan nasional sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Pendampingan ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD),” kata Fauzan seusai melakukan zoom meeting dengan Kemendagri di Aula Diponegoro, Kantor Bupati Bangkalan, Senin, 6 Oktober 2025, dikutip dari ANTARA.

Ia menekankan bahwa penyusunan perda harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta relevan dengan kondisi terkini agar kebijakan yang dihasilkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena pada akhirnya, optimalisasi PAD harus bermuara pada peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bangkalan, Bambang Budi Mustika, menyebut bahwa pendampingan ini juga bertujuan memastikan setiap langkah yang diambil sesuai ketentuan hukum dan efektif dalam mendukung program peningkatan ekonomi desa.

“Rencana tersebut kami konsultasikan kepada Kemendagri, sehingga pihak Kemendagri bersedia memberikan pendampingan, agar upaya yang kami lakukan sesuai dengan ketentuan, efektif dan tepat sasaran, serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bambang.

Dengan pendampingan tersebut, Pemkab Bangkalan berharap proses revisi perda berjalan lebih terarah dan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, terutama melalui optimalisasi potensi ekonomi desa.

Baca Juga: DPRD Kukar Siapkan Perda Khusus LGBT, Imbas Kasus Pesantren